UMK Bekasi 2026 Naik 6,84%, Tapi Siapa Teken Rekomendasinya? Bupati Terjaring OTT KPK

Bekasi, spsibekasi.org — Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2026 akhirnya disepakati. Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi pada Kamis malam, 19 Desember 2025, menetapkan kenaikan 6,84 persen, membuat UMK Bekasi naik menjadi Rp5.938.885 atau bertambah Rp380.370. Namun, di tengah kabar yang dinanti buruh tersebut, muncul persoalan besar yang langsung menyita perhatian publik.

Pada hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terlibat dalam perkara dugaan korupsi. Situasi ini sontak memunculkan tanda tanya: siapa yang akan menandatangani dan menyampaikan rekomendasi UMK Bekasi ke Gubernur Jawa Barat? Padahal, sesuai berita acara Dewan Pengupahan, rekomendasi wajib disampaikan paling lambat 22 Desember 2025 sebagai dasar penerbitan SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK 2026.

Tekanan waktu kian nyata karena PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan mewajibkan seluruh daerah di Indonesia menetapkan upah minimum paling lambat 24 Desember 2025. Jika terlambat, hak normatif ratusan ribu buruh Bekasi terancam tersandera konflik politik dan proses hukum.

Secara aturan, pemerintahan daerah tidak boleh lumpuh. UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa apabila Bupati berstatus tersangka dan ditahan, maka Wakil Bupati otomatis menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati dan berwenang menjalankan seluruh fungsi pemerintahan, termasuk urusan strategis pengupahan. Jika Wakil Bupati berhalangan, Gubernur Jawa Barat dapat menunjuk pejabat pengganti untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.

Kini bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan provinsi. UMK sudah disepakati, tenggat tinggal hitungan hari, sementara krisis kepemimpinan tak terelakkan. Publik menanti, apakah hak buruh akan tetap dikawal, atau justru terjebak di tengah pusaran kasus hukum dan tarik-menarik kekuasaan.

Her-spsibekasi.org