Jawa BaratNEWS

Gubernur Jawa Barat Bongkar Percaloan Kerja, Calon Pekerja Dipalak hingga Rp30 Juta

Dedi Mulyadi Geram: Rekrutmen Kerja di Jabar Dijadikan Ladang Bisnis Oknum

Bandung, spsibekasi.org – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap maraknya praktik percaloan kerja yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Dalam pidato resminya di hadapan anggota DPRD Jawa Barat, Jumat (21/3/2025), Gubernur Dedi mengungkap bahwa praktik tidak sehat ini telah berlangsung secara terbuka dan melibatkan berbagai oknum dari beragam latar belakang.

“Fenomena percaloan kerja di Jawa Barat sudah sangat meresahkan. Tidak hanya melibatkan oknum aparatur pemerintah, tapi juga oknum Karang Taruna dan aparat desa serta manajer personalia perusahaan yang secara terang-terangan bekerja sama melakukan rekrutmen berbayar,” ujar Dedi Mulyadi. “Yang lebih mencengangkan, pungutan liar yang dikenakan kepada calon tenaga kerja bisa mencapai Rp30 juta.”

Menurut Gubernur, kondisi ini bukan hanya mencoreng wajah dunia kerja, tetapi juga menjerat masyarakat, khususnya pencari kerja dari kalangan bawah. Banyak dari mereka yang terpaksa meminjam uang dari lembaga keuangan informal seperti bank emok hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Tragisnya, setelah mengeluarkan uang dalam jumlah besar, mereka hanya mendapatkan status sebagai tenaga kerja kontrak jangka pendek.

“Banyak yang setelah satu tahun langsung diputus kontraknya, dan berujung menjadi pengangguran. Bahkan ada yang sampai menjadi gelandangan, dan ini menjadi beban baru bagi keluarga mereka,” jelasnya dengan nada prihatin.

Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur mendorong lahirnya sistem rekrutmen tenaga kerja yang adil, transparan, dan terintegrasi. “Saya ingin ada sistem baru yang memungkinkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan tanpa perantara atau calo. Ini penting demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan di Jawa Barat,” tegasnya.

Pernyataan tegas Gubernur ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri, untuk segera bertindak membersihkan dunia ketenagakerjaan dari praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan memperburuk kondisi sosial ekonomi.

Her-spsibekasi.org

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker