Afif Johan di Rakornas POSKO JKN SPSI: Pekerja Harus Berani Mengawal Hak Kesehatan, Waspadai Ancaman Gagal Ginjal

BOGOR – Penguatan peran pekerja dalam mengawal pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu isu penting dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I POSKO JKN KIS SP KEP SPSI yang berlangsung di Cipayung, Bogor, pada 13-14 November 2026.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, digelar seminar dengan menghadirkan Afif Johan, S.H., M.H., Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026-2031 sekaligus mantan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI, sebagai narasumber. Seminar yang mengangkat tema “Peran Pekerja dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” tersebut dimoderatori oleh Yusuf Senjaya.

Dalam pemaparannya, Afif Johan menegaskan bahwa pekerja memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan Program JKN. Hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi besar segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yang menjadi salah satu pilar penting dalam menopang ketahanan pembiayaan jaminan kesehatan nasional.

Ia menyampaikan bahwa jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini telah mencapai sekitar 280 juta jiwa. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan betapa pentingnya Program JKN sebagai instrumen perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan program harus terus dikawal agar keberlanjutan pembiayaan dan kualitas pelayanan kesehatan dapat terjaga.

Berdasarkan data yang dipaparkan, segmen PPU memiliki kontribusi sebesar 25,10 persen terhadap kepesertaan aktif, tetapi menyumbang 47,46 persen dari total pendapatan iuran. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pekerja dalam menopang keberlangsungan Program JKN.

“Pekerja merupakan salah satu pilar penting dalam ketahanan Program JKN. Karena itu, pekerja juga harus berani menuntut dan memastikan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku,” menjadi salah satu pesan penting dalam pemaparannya.

Selain membahas keberlanjutan pembiayaan JKN, Afif Johan juga memberikan perhatian khusus terhadap tingginya biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik, salah satunya penyakit ginjal yang membutuhkan tindakan cuci darah atau hemodialisis.

Dalam materi yang disampaikan, biaya pelayanan untuk delapan diagnosis penyakit katastropik mencapai 24-31 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Sementara itu, akumulasi biaya pelayanan penyakit katastropik sepanjang 2014-2024 tercatat tidak kurang dari Rp235 triliun.

Afif Johan mengingatkan bahwa penyakit ginjal yang berujung pada tindakan cuci darah tidak hanya mengancam masyarakat berusia lanjut. Masyarakat berusia muda, bahkan di bawah 30 tahun, juga berpotensi mengalami kondisi tersebut.

“Cuci darah harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan menganggap penyakit ginjal hanya menyerang orang yang sudah berusia lanjut. Masyarakat yang usianya di bawah 30 tahun pun bisa mengalami kondisi tersebut,” demikian pesan yang disampaikan dalam seminar.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dengan memperhatikan pola konsumsi makanan dan minuman, menghindari kebiasaan buruk, serta membangun pola hidup sehat. Upaya pencegahan dinilai sangat penting agar masyarakat, khususnya kalangan pekerja, dapat mengurangi risiko penyakit serius yang berdampak terhadap kesehatan maupun pembiayaan jaminan kesehatan.

Dalam seminar tersebut, Afif Johan turut menguraikan perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, pekerja peserta PPU yang mengalami PHK tetap berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan sejak terkena PHK tanpa membayar iuran, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan pembuktian yang berlaku.

Ia menjelaskan pentingnya pemahaman pekerja terhadap dokumen pembuktian PHK, seperti bukti diterimanya PHK dan tanda terima laporan PHK dari Dinas Ketenagakerjaan, Perjanjian Bersama (PB), maupun putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini menjadi perhatian penting bagi serikat pekerja agar hak atas jaminan kesehatan tidak terabaikan ketika pekerja menghadapi persoalan hubungan industrial maupun kehilangan pekerjaan.

Lebih lanjut, Afif Johan menyoroti pentingnya keberadaan POSKO JKN SP KEP SPSI sebagai garda pengawalan hak kesehatan pekerja dan keluarganya. Posko tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga menjadi sarana pendampingan, advokasi, penanganan pengaduan, serta penghubung dalam penyelesaian berbagai persoalan pelayanan JKN.

Keberadaan relawan POSKO JKN dinilai memiliki peran strategis dalam membantu pekerja memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, sekaligus memastikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

“Soliditas relawan adalah benteng pertahanan kesehatan kaum buruh. Karena itu, soliditas dan solidaritas harus terus diperkuat mulai dari tingkat unit kerja, cabang, daerah, hingga pusat,” demikian pesan yang ditekankan dalam materi seminar.

Melalui Rakornas I POSKO JKN KIS SP KEP SPSI ini, diharapkan kapasitas dan koordinasi relawan semakin kuat dalam mengawal implementasi Program JKN. Kehadiran posko di berbagai tingkatan organisasi menjadi bagian penting untuk memastikan pekerja dan keluarganya memperoleh hak atas pelayanan kesehatan secara layak, mudah, dan sesuai ketentuan.

Her-spsibekasi.org