Listrik Padam Saat Rapat Berlangsung, Pembahasan Upah 2027 di Kota Bekasi Tertunda
Pemadaman listrik di Gedung Disnaker Kota Bekasi menyebabkan rapat keempat Dewan Pengupahan terpaksa dihentikan sebelum pemaparan dari unsur APINDO, sementara pembahasan konsep UMK dan UMSK 2027 dijadwalkan berlanjut pekan depan.
BEKASI — Rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi keempat dalam rangka membahas konsep kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2027 terpaksa dihentikan lebih awal akibat pemadaman listrik di Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026). Rapat yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB tersebut akhirnya disepakati untuk dilanjutkan pada pekan depan.
Rapat dihadiri sekitar 90 persen anggota Dewan Pengupahan Kota Bekasi, dengan tiga anggota tidak hadir karena izin. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Dewan Pengupahan, Januk Suwardi, S.Pd., M.M., dan dipimpin Wakil Ketua dari unsur akademisi, Yopi Handoyo, S.Si., M.T.
Sebelum memasuki agenda utama, Januk Suwardi menyampaikan penjelasan singkat mengenai hasil sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan konsep kenaikan UMK dan UMSK Kota Bekasi Tahun 2027 dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang disampaikan Heri Budiono, S.H.
Dalam pemaparannya, Heri menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang mampu memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 134 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Ia juga menyampaikan bahwa posisi Kota Bekasi sebagai daerah dengan UMK dan UMSK tertinggi di Indonesia bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang kaum buruh yang diwariskan oleh para pendahulu. Semangat tersebut, menurutnya, sejalan dengan identitas Kota Bekasi sebagai Kota Pejuang.
Lebih lanjut, unsur SP/SB menekankan pentingnya kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sekaligus berkelanjutan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut pandangan serikat pekerja, peningkatan upah tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga berkontribusi terhadap perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat atau multiplier effect. Untuk mendukung hal tersebut, SP/SB mendorong penerapan indeks alfa maksimal sebagai bentuk penghargaan terhadap produktivitas pekerja.
Pada kesempatan itu, Heri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Dewan Pengupahan, khususnya para mantan Wali Kota Bekasi yang dinilai telah menjalankan amanat undang-undang dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pengupahan.
Setelah pemaparan selesai, pimpinan rapat membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Namun, tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari anggota rapat. Agenda selanjutnya seharusnya diisi dengan pemaparan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Sayangnya, sebelum pemaparan APINDO dimulai, aliran listrik di Gedung Disnaker Kota Bekasi mendadak padam. Kondisi tersebut menyebabkan rapat tidak dapat dilanjutkan sehingga pimpinan rapat memutuskan untuk menghentikan pertemuan dan menjadwalkan kembali pembahasan pada pekan depan.
Dengan demikian, pembahasan konsep pengupahan Kota Bekasi Tahun 2027 masih akan berlanjut melalui agenda berikutnya, dengan menghadirkan pemaparan dari unsur pengusaha sebagai bagian dari proses pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan.
Kontributor: Heri Budiono
Editor: Her-spsibekasi.org
