Jakarta –Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari empat konfederasi dan tujuh federasi serikat pekerja menghadiri Forum Grup Diskusi (FGD) Terfokus Jalan Publik (Public Pathways) Menuju Transisi Energi yang Berkeadilan yang digelar pada Senin (18/5/2026) di Hotel Jambuluwuk. Kegiatan bertema “Ekonomi, Hukum, dan Intervensi Kebijakan dalam Memperkuat Jalur Publik Transisi Energi yang Adil” tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Public Services International bersama afiliasinya di Indonesia, khususnya organisasi pekerja di sektor ketenagalistrikan seperti Serikat Pekerja PT PLN (Persero), Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power, dan Serikat Pekerja PT PLN Nusantara Power. Forum ini menjadi ruang dialog multipihak untuk memperkuat arah kebijakan transisi energi nasional yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan sosial.
Dalam sambutan pembukaan, Indah Budiarti selaku perwakilan PSI Asia Tenggara menegaskan bahwa energi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar. Menurutnya, energi merupakan fondasi pelayanan publik dan instrumen penting bagi kedaulatan nasional sehingga negara harus hadir memastikan akses energi tetap berpihak kepada rakyat.
FGD ini bertujuan menyusun peta bersama berbasis bukti terkait isu-isu krusial dalam lanskap transisi energi, mulai dari aspek ketenagakerjaan, tata kelola publik, kerangka kebijakan hingga struktur pembiayaan. Selain itu, forum juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi tantangan kebijakan dan pembiayaan paling mendesak, khususnya yang berdampak pada pekerja, layanan publik, dan kelompok rentan.
Dalam sambutannya, Kadek Ade Sawitri selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara menekankan pentingnya mobilisasi investasi dan penyelarasan strategi hilirisasi dengan target transisi energi nasional. Ia menyebut pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harus terus dijaga secara konsisten guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.
Sementara itu, narasumber dari INDEF, Imadudin Abdullah, menyoroti bahwa kerentanan iklim saat ini juga merupakan kerentanan ekonomi. Menurutnya, Indonesia perlu membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi hijau agar mampu menjawab tantangan transformasi energi dan mempercepat transisi energi berkelanjutan.
Pandangan lain disampaikan Edward Miller dari CICTAR yang menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan serta operasionalisasi prinsip keadilan dalam setiap proyek transisi energi. Ia menilai transparansi dan pengawasan publik menjadi faktor penting agar manfaat transisi energi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Adapun Dr. Desinta Dwi Asriani selaku Executive Director Sri Institute mengangkat isu demokrasi dan keadilan gender dalam tata kelola transisi energi. Menurutnya, keterlibatan perempuan dan kelompok marginal harus menjadi bagian utama dalam proses pengambilan kebijakan energi nasional.
Di sisi lain, Andi Wijaya menegaskan bahwa implementasi “Jalan Publik” dalam transisi energi harus mengacu pada mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, di mana pengelolaan sumber daya energi harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dari hasil diskusi, peserta menyimpulkan bahwa ekonomi, hukum, dan intervensi kebijakan memiliki peran sentral dalam memperkuat jalur publik menuju transisi energi yang adil. Ekonomi menentukan distribusi manfaat dan biaya, hukum memberikan perlindungan serta kepastian, sedangkan kebijakan publik menjadi instrumen utama agar transformasi energi tidak semata dikendalikan oleh logika pasar.
Forum juga menegaskan bahwa transisi energi yang adil hanya dapat tercapai apabila negara hadir secara aktif untuk memastikan akses energi yang setara, perlindungan kelompok rentan, partisipasi masyarakat, distribusi manfaat ekonomi secara merata, serta keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Dengan demikian, jalur publik dipandang bukan hanya sebagai strategi teknis perubahan energi, melainkan juga proyek sosial dan politik untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kontributor: Anggi Nugraha
Her-spsibekasi.org
