NEWS

Tuntutan dari Komite Pekerja Perempuan SPSI Bekasi (KPPSB) Bekasi dalam IWD 2021

Internasional Women's Day 2021

dalam kondisi Pekerja Perempuan saat ini sebagaimana kami sampaikan dalam artikel https://spsibekasi.org/2021/03/08/kondisi-terkini-pekerja-perempuan-di-tempat-kerja/ Komite Pekerja Perempuan SPSI Bekasi bersama ini menyampaikan rekomendasi untuk menguatkan perlindungan bagi pekerja perempuan di Kota dan Kabupaten Bekasi berupa:

  1. Dibangunnya Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kabupaten dan Kota Bekasi
  2. Tersedianya shelter/tempat menunggu jemputan yang aman dan nyaman buat para pekerja perempuan
  3. Tersedianya pos-pos keamanan/pos jaga kepolisian untuk memastikan pekerja perempuan aman selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya
  4. Tersedianya ruang laktasi di kantor-kantor instansi pemerintahan, fasilitas umum (perbelanjaan, bank, rumah sakit, dsb)
  5. Mewajibkan perusahaan yang ada di Bekasi untuk menyediakan fasilitas buat pekerja perempuan yaitu diantaranya:
  • Kendaraan antar jemput bagi pekerja perempuan yang masuk bekerja pada malam hari dengan titik jemput lokasi terdekat dengan rumah tinggal pekerja
  • Tempat Penitipan Anak yang lokasinya berdekatan dengan perusahaan
  • Memberikan fasilitas makan dengan gizi cukup dan seimbang sekurang-kurangnya setara dengan 1400 kalori untuk setiap kali makan setiap harinya
  • Memberikan tambahan makanan dan minuman bergizi di saat-saat istirahat singkat di luar makan yang diberikan untuk menjaga stamina dan kebugaran tubuh pekerja.
  • Menyediakan toilet dengan jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah pekerja dilengkapi dengan semua kelengkapannya yang letaknya terpisah dari toilet laki-laki, termasuk toilet khusus untuk pekerja perempuan yang sedang hamil dan pekerja perempuan penyandang disabilitas.
  • Menyediakan loker dan tempat ganti pakaian yang aman yang letaknya terpisah dari loker laki-laki.
  • Tempat laktasi bagi pekerja perempuan yang sedang menyusui
  • Menyiapkan alat pelindung diri khusus yang diperlukan bagi pekerja perempuan
  • Menyiapkan fasilitas pembilasan tubuh cepat yang tertutup disertai dengan kelengkapannya.

6. Mewajibkan semua perusahaan yang ada di kabupaten Bekasi untuk memberikan perlindungan maternitas bagi pekerja perempuan, yaitu;

    1. Memberikan Cuti Haid kepada pekerja perempuan pada hari pertama dan kedua haid dengan persyaratan pekerja yang sedang haid menyampaikan pemberitahuan baik lisan maupun tertulis maupun memalui media social kepada atasan atau manajemen perusahaan dengan tetap mendapatkan upah penuh, pemberian cuti haid tidak dilakukan dengan pemeriksaan darah pekerja perempuan.
    2. Cuti Melahirkan 14 minggu, diberikan untuk masa jangka waktu 1,5 (satu setengah) bulan sebelum pekerja melahirkan sesuai dengan perkiraan dari Dokter atau Bidan dan 2 bulan setelah pekerja melahirkan untuk meningkatkan kualitas perawatan terhadap bayi maupun pemulihan kesehatan pekerja.
    3. Cuti Gugur Kandungan, diberikan untuk jangka waktu 1,5 bulan setelah pekerja keguguran dan perpanjangannya sesuai dengan petunjuk dokter. Keguguran yang terjadi di tempat kerja dikategorikan sebagai kecelakaan kerja.

7. Fasilitas khusus buat pekerja perempuan yang sedang hamil berupa:

  1. Tidak dipekerjakan pada malam hari pada saat pekerja diketahui hamil sampai dengan usia anak mencapai 24 (duapuluh empat) bulan.
  2. Dipekerjakan pada bagian yang ringan/line khusus untuk pekerja perempuan yang sedang hamil
  3. Jam masuk dan keluar khusus serta Pintu masuk khusus bagi pekerja perempuan yang sedang hamil untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatannya
  4. Baju seragam khusus bagi pekerja perempuan yang sedang hamil, dengan model baju longgar dan celana/rok yang menggunakan tali karet (bukan kancing)
  5. Kepada pekerja perempuan diberikan tunjangan khusus selama hamil maupun melahirkan
  6. Makanan khusus untuk pekerja perempuan yang sedang hamil dilengkapi dengan makanan dan minuman tambahan

8. Fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang sedang menyusui serta kesempatan untuk menyusui yang dapat dipergunakan selama waktu kerja di perusahaan.

9. Agar Bupati dan Walikota mewajibkan semua perusahaan dan instansi yang berada di Bekasi memiliki skema pencegahan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, berupa:

  1. Memiliki kebijakan anti kekerasan dan pelecehan serta mensosialisakannya kepada pekerja, tamu, pengunjung, pemasok dan pihak lainnya
  2. Di perusahaan disusun kebijakan anti kekerasan dan pelecehan dengan melibatkan Serikat Pekerja/Perwakilan pekerja serta dilakukan pengawasan terhadap kebijakan ini secara bersama-sama dengan membentuk tim pencegahan dan pengaduan tindakan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja
  3. Kebijakan anti kekerasan dan pelecehan yang disusun menetapkan mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan pelecehan di tempat kerja
  4. Kebijakan anti kekerasan dan pelecehan yang dibuat harus juga menetapkan jaminan perlindungan bagi pekerja yang menjadi korban maupun pendamping yang melaporkan terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

10. Agar Bupati dan Walikota Bekasi mewajibkan semua perusahaan dan instansi yang berada di Kabupaten dan Kota Bekasi memiliki kebijakan anti diskriminatif di tempat kerja, berupa:

  1. Perusahaan memiliki kebijakan anti diskriminasi secara tertulis serta mensosialisakannya kepada pekerja, tamu, pengunjung, pemasok dan pihak lainnya
  2. Di perusahaan disusun kebijakan anti diskriminasi dengan melibatkan Serikat Pekerja/Perwakilan pekerja berupa:
  3. Pemberian Upah dan Tunjangan yang sama bagi pekerja perempuan dan laki-laki termasuk kepada pekerja kontrak (PKWT), misalnya pemberian tunjangan keluarga bagi pekerja perempuan yang sudah menikah tanpa ada syarat tertentu seperti mencantumkan keterangan tidak mampu atau suami tidak bekerja.
  4. Pemberian akses yang sama kepada pekerja perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, termasuk bagi pekerja perempuan penyandang disabilitas.
  5. Pemberian kesempatan yang sama kepada pekerja perempuan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan karir di perusahaan, termasuk untuk menduduki posisi strategis di tempat kerja.
  6. Pemberian hak yang sama kepada pekerja kontrak (PKWT) perempuan, termasuk pekerja PKWT yang sudah menikah, misalnya pemberian cuti menikah, cuti melahirkan dengan tetap dibayarkan upahnya selain pemberian tunjangan pernikahan dan tunjangan melahirkan.

11. Agar Bupati dan Walikota Bekasi melakukan aksi afirmasi untuk mendorong pekerja perempuan agar lebih berdaya, berupa:

  1. Memberikan alokasi Anggaran dari APBD untuk Pelatihan khusus untuk pekerja perempuan, baik terkait dengan pengembangan karir maupun dalam kegiatan berorganisasi di Serikat Pekerja.
  2. Memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja perempuan seperti pelatihan kuliner, hidroponik, menjahit, digital marketing dan pelatihan lainnya sebagai upaya untuk membekali pekerja perempuan untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan lebih mandiri.
  3. Memastikan kepesertaan yang berimbang antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan, termasuk keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga Tripartit (LKS Tripartit Daerah, Dewan Pengupahan Daerah) maupun LKS Bipartit di perusahaan.
  4. Mewajibkan perusahaan untuk memiliki personalia di bidang K3 dari pekerja perempuan untuk:
    1. P2K3
    2. Ahli K3 Perusahaan
    3. Petugas P3K
    4. Pemadam Kebakaran

Dalam Peringatan International Womens Day tahun 2021, mari bangun bersama-sama perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja perempuan Indonesia.

PHP Dev Cloud Hosting

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button