Pertarungan Upah Minimum Jawa Barat, Proses Panjang Dewan Pengupahan Menuju Keputusan Gubernur
Rekomendasi Kabupaten/Walikota: Jejak Panjang Pembahasan UMK di Tingkat Provinsi
Spsibekasi.org – Dewan pengupahan kabupaten/walikota di Jawa Barat telah menyelesaikan proses pembahasan yang intensif. Semua rekomendasi yang dihasilkan telah berhasil mencapai tingkat provinsi setelah dikirim melalui surat rekomendasi yang disampaikan oleh kepala daerah masing-masing pada tanggal 28 November 2023.
Depeprov Jawa Barat secara teliti membahas seluruh rekomendasi yang diterima dari 27 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Terlihat bahwa 17 kabupaten/kota mengusulkan nilai rekomendasi di atas ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023.
Dari 27 kabupaten/kota, 10 di antaranya merekomendasikan nilai sesuai dengan PP 51/2023, sementara 2 lainnya mengusulkan nilai dengan 2 angka. Inilah hasil rekomendasi yang berhasil dihimpun oleh spsibekasi.org.
Nilai rekomendasi di atas PP 51/2023 menjadi fokus perjuangan kaum buruh di Jawa Barat. Dengan tekad kuat, mereka menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 November 2023. Semua pihak menantikan surat keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai penentu akhir terkait Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah tersebut.
Hmw-spsibekasi.org
