BOGOR — Pelaksanaan program jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan pengawalan dan pendampingan berkelanjutan agar hak-hak masyarakat, khususnya pekerja dan keluarganya, dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menyikapi hal tersebut, Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PP FSP KEP SPSI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I POSKO JKN KIS SP KEP SPSI pada 13-14 November 2026, bertempat di Cipayung, Bogor, Jawa Barat.
Mengusung tema “Penguatan Lembaga Sayap Organisasi POSKO JKN SP KEP SPSI sebagai Kepanjangan Tangan SP KEP SPSI untuk Membela, Mensejahterakan dan Melindungi Anggota beserta Keluarganya dalam Bidang Pelayanan Jaminan Sosial”, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran kelembagaan, menyatukan persepsi, serta meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengawal pelaksanaan jaminan sosial.
Dengan slogan “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong”, POSKO JKN KIS diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pelayanan, pendampingan, informasi, dan advokasi bagi pekerja maupun masyarakat yang menghadapi persoalan terkait jaminan sosial.
Mengawali sesi pembukaan, Sri Retno Purwaningsih menegaskan bahwa RAKORNAS I merupakan agenda penting untuk menyamakan persepsi mengenai keberadaan dan peran POSKO JKN KIS sebagai organisasi sayap SP KEP SPSI.
“Agenda ini sangat penting untuk menyamakan persepsi kita tentang keberadaan dan peran sebuah organisasi sayap. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan POSKO JKN KIS dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia RAKORNAS I, Yusuf Senjaya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri 67 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, berbagai persoalan dalam pelayanan jaminan sosial menjadi tantangan yang membutuhkan kehadiran dan kontribusi nyata POSKO JKN KIS.
“Berbagai persoalan masih muncul dalam pelayanan jaminan sosial. Di sinilah POSKO JKN KIS harus hadir dan memberikan kontribusi nyata melalui pendampingan serta pengawalan terhadap masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Yusuf.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, mulai dari Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI, mitra strategis, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Rumah sakit Ananda Babelan yang telah mengadajan MCU sederhana bagi seluruh peserta, hingga Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia yang telah mengirimkan perwakilannya.
Ketua Kornas POSKO JKN KIS SP KEP SPSI, Adam Nurbani, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan tersebut.
“Saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh panitia yang telah bekerja secara optimal sehingga RAKORNAS I ini dapat terselenggara. Mudah-mudahan forum ini menghasilkan keputusan terbaik untuk kemajuan dan penguatan organisasi,” ujarnya.
Dalam sambutan sekaligus pembukaan RAKORNAS, Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, mengingatkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak terlepas dari perjuangan panjang gerakan serikat pekerja bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk SPSI.
Ia menjelaskan bahwa perjuangan tersebut antara lain dilakukan melalui gugatan citizen lawsuit yang mendorong negara segera menjalankan kewajibannya dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial.
“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tidak lahir begitu saja. Ada perjuangan panjang dari serikat pekerja bersama elemen masyarakat lainnya, termasuk SPSI. Tujuannya jelas, agar negara segera hadir dan menjalankan kewajibannya dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas R. Abdullah.
Menurutnya, meskipun sistem jaminan sosial telah berjalan, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan pelayanan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong terbentuknya POSKO JKN KIS SP KEP SPSI sebagai wadah untuk membantu, mendampingi, dan mengawal masyarakat dalam memperoleh hak-hak jaminan sosialnya.
R. Abdullah memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kader POSKO JKN KIS yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu masyarakat, termasuk mendampingi pasien yang sedang sakit ketika menghadapi persoalan pelayanan jaminan sosial.
“Saya bangga kepada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengurus serta mendampingi masyarakat, termasuk pasien yang sedang sakit. Kawan-kawan semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam mengawal hak-hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan jaminan sosial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa FSP KEP SPSI juga terus mendorong keterlibatan kader organisasi dalam penguatan tata kelola jaminan sosial di tingkat nasional, di antaranya melalui keterwakilan Afif Johan sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Hermansyah dalam Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Ia menegaskan bahwa perjalanan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia masih membutuhkan pengawalan serius.
“Jaminan sosial harus terus berjalan karena negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Perjalanan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia masih relatif baru, sehingga tugas kita untuk mengawal, memperbaiki, dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi masih sangat panjang,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, R. Abdullah juga menyinggung pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disebutnya sebagai bagian dari hasil perjuangan panjang serikat pekerja. Ia menegaskan bahwa perjuangan organisasi tidak hanya berorientasi pada perlindungan pekerja di tempat kerja, tetapi juga mencakup kesejahteraan dan jaminan sosial bagi pekerja beserta keluarganya.
Mengakhiri sambutannya, R. Abdullah secara resmi membuka RAKORNAS I POSKO JKN KIS SP KEP SPSI. Acara pembukaan kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin Heri, dengan harapan Presiden KSPSI, Andi Gani senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi organisasi serta masyarakat.
Her-spsibekasi.org
