Hukum

KEKECEWAAN TERHADAP PEMERINTAH DIRILIS GEKANAS

Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Pada tanggal 25 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan
perkara gugatan Judicial Review UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
telah diajukan oleh Para Pemohon SP/SB termasuk aliansi GEKANAS didalamnya.
Menanggapi hal tersebut, GEKANAS menilai putusan yang telah dibacakan oleh
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu disikapi agar tidak terjadi bias makna
didalamnya. Pasalnya, pasca dibacakannya putusan yang dalam amar putusannya
menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat, akan tetapi sangat disesalkan Pemerintah menyatakan
UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya masih
tetap diberlakukan.
Untuk itu, menyikapi hal tersebut GEKANAS menyatakan sikapnya :
1. Kecewa terhadap sikap pemerintah yang tetap memberlakukan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta seluruh aturan
turunannya;
2. Menolak sikap Presiden Republik Indonesia yang tetap menerapkan UU Cipta
Kerja dan seluruh aturan turunannya dan mendesak Presiden Republik
Indonesia untuk mengeluarkan Perppu penangguhan keberlakuan UU Cipta
Kerja;
3. Berdasarkan amar putusan angka 7 dan pertimbangan hukum paragraf
3.20.5, meminta kepada seluruh Gubernur se Indonesia untuk merevisi
penetapan upah minimum yang didasarkan pada PP no 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan;
4. Menuntut kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang
bersifat strategis dan berdampak luas khususnya bidang ketenagakerjaan
dan ketenagalistrikan;
GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL
5. Menuntut kepada Mahkamah Agung RI dan seluruh Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) dalam memutus perkara dengan tidak mendasarkan pada
UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan seluruh aturan
turunannya;
6. GEKANAS tetap akan melakukan upaya lanjutan untuk membatalkan UU
nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunanya.
Demikian sikap GEKANAS untuk menanggapi hasil putusan yang telah dibacakan
oleh Mahkamah Konstitusi
Jakarta, 01 Desember 2021
ttd
Presidium dan Kuasa Hukum GEKANAS

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker