Bekasi, spsibekasi.org – (6/9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba 2020) telah mengubah lanskap regulasi pertambangan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Meskipun UU ini memiliki tujuan yang baik, dampaknya pada sektor pertambangan telah menyebabkan berbagai tantangan serius, terutama dalam bentuk peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ancaman penutupan perusahaan tambang.
UU Minerba 2020 menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi perusahaan pertambangan dalam memperoleh izin pertambangan baru atau memperpanjang izin yang ada. Hal ini telah memperlambat atau bahkan menghambat proses perizinan, yang akhirnya berdampak pada operasional perusahaan. Akibatnya, sejumlah perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia telah terpaksa melakukan PHK dalam jumlah besar. Contoh nyata terjadi di SP KEP SPSI Kabupaten Bandung Barat, di mana 270 pekerja telah kehilangan pekerjaan. Situasi serupa dialami oleh sekitar 27 pimpinan unit kerja di Kabupaten Bandung Barat, yang kini menghadapi ancaman penutupan perusahaan akibat kesulitan mendapatkan perizinan pertambangan.
Serikat Pekerja Regional PC FP KEP SPSI Kabupaten Bandung Barat telah mengambil langkah-langkah aktif untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Mereka telah mengadakan audensi dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat dan Gubernur Jawa Barat dalam upaya untuk mengatasi dampak UU Minerba. Namun, kenyataannya adalah bahwa perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan UU Minerba yang berlaku. Oleh karena itu, solusi sejati memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam sektor ini.
UU Minerba 2020 telah membawa dampak signifikan pada sektor pertambangan Indonesia, dengan peningkatan kasus PHK dan ancaman penutupan perusahaan sebagai dua tantangan utama. Upaya serikat pekerja dan pemerintah daerah untuk mencari solusi telah ditempuh, namun, keterbatasan kewenangan dalam perizinan pertambangan menjadi hambatan utama. Pentingnya menemukan keseimbangan antara perlindungan pekerja, pengelolaan sumber daya alam, dan stabilitas ekonomi nasional akan terus menjadi fokus dalam menghadapi dampak UU Minerba 2020 di masa depan.
Hmw-spsibekasi.org
