Pengupahan

Dewan Pengupahan

Pengupahan

TENTANG DEWAN PENGUPAHAN

Serikat Pekerja adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja /buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, Sedangkan Organisasi Pengusaha yang dimaksud adalah Organisasi Pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan Dewan Pengupahan adalah suatu Lembaga Non struktural yang bersifat Tripartit.

Dewan Pengupahan terdiri dari Depenas dibentuk oleh Presiden, Depeprov dibentuk oleh Gubernur dan Depekab/Depeko dibentuk oleh Bupati/Walikota. Secara umum Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) Bertugas Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka Pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), Penerapan sistem pengupahan ditingkat Kabupaten/Kota, Menyampaikan sistem perumusan pengembangan sistem pengupahan Nasional. Depekab dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta jika dipandang perlu.

Keanggotaan Depekab/depeko terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat pekerja, perguruan tinggi dan Pakar, dengan komposisi perbandingan Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja adalah 2:1:1 sedangkan dari unsur lain disesuaikan dengan kebutuhan, yang secara keseluruhan berjumlah gasal.

Susunan Keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari:

  1. Ketua Merangkap anggota dari unsur pemerintah
  2. Wakil Ketua Merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar
  3. Sekretaris merangkap anggota dari unsur pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkat daerah (SOPD) kabupaten/kota yang bertanggungjawab dbidang ketenagakerjaan
  4. Anggota

Apabila dipandang perlu maka Depekab/Depeko dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu yang berasal dari anggota Depekab/Depeko dan kemudian susunan keanggotaan serta tata kerja komisi diatur oleh Ketua Depekab/Depeko.

Anggota Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati/Walikota atas usulan Pimpinan satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota dibidang Ketenagakerjaan. Syarat Anggota Depekab/Depeko adalah Warga Negara Indonesia, Pendidikan terendah Diploma-3 (D-3), memiliki pengalaman atau pengetahuan dibidang pengupahan dan pengembangan SDM. Depekab/Depeko diangkat untuk 1 kali masa jabatan selam 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Calon anggota Depekab/Depeko unsur Pemerintah diusulkan oleh pimpinan SOPD, dari Serikat Pekerja ditunjuk oleh SP yang memenuhi syarat keterwakilan yang diatur oleh Menteri, unsur Organisasi Pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Organisasi Pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, unsur pakar ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Selain karena berakhir masa jabatan anggota Depekab/Depeko diberhentikan apabila Mengundurkan diri, 6 bulan berturut-turut tidak menjalankan tugasnya, dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan sesuai dengan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap.

Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depekab/Depeko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

  1. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depekab/Depeko.
  2. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Depekab/Depeko;
  3. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.

Depekab/Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Ketua Depekab/Depeko.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Depekab/Depeko dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker