BEKASI — Keluarga besar SP KEP SPSI dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, hingga Maluku menggelar Rapat Koordinasi dan Serap Aspirasi terkait dampak mahal dan langkanya gas industri serta persoalan RKAB Tambang Nikel, Kamis (19/6/2026), di Hotel Aston Imperial Bekasi. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menghimpun aspirasi pekerja dan pelaku usaha yang terdampak langsung oleh kebijakan energi nasional.
Sekitar 150 peserta hadir dalam agenda ini, terdiri dari pengurus serikat pekerja, perwakilan PUK SP KEP SPSI dari berbagai daerah, serta sejumlah perwakilan perusahaan terdampak akibat kenaikan harga dan kelangkaan gas industri. Sejumlah perusahaan melaporkan kondisi yang semakin berat, mulai dari penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, hingga ancaman penutupan operasional.
Ketua PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi, Moh. Yusuf, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan pimpinan organisasi di Kota Bekasi. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan bukti nyata keseriusan SP KEP SPSI dalam memperjuangkan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi dunia industri.
“Hari ini Bekasi menjadi saksi bahwa kita semua bersatu memperjuangkan solusi atas mahal dan langkanya gas industri. Ini bukan hanya perjuangan buruh, tetapi perjuangan bersama demi menjaga keberlangsungan perusahaan dan melindungi masa depan pekerja,” ujar Moh. Yusuf.
Ia menambahkan bahwa mahal dan langkanya gas industri telah menjadi ancaman serius bagi perusahaan dan pekerja. Karena itu, seluruh elemen harus bersama-sama mendorong solusi konkret agar harga gas dapat kembali stabil dan terjangkau.
“Harapan kami, forum ini menghasilkan langkah nyata yang dapat segera disampaikan kepada pemerintah. Kita ingin harga gas kembali pada level yang wajar agar perusahaan dapat bertahan dan ancaman PHK bisa dicegah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis perjuangan buruh dan tidak bergabung dalam pemerintahan demi menjaga independensi perjuangan organisasi.
“Saya memilih tetap bersama buruh Indonesia. Sampai kapan pun perjuangan buruh harus tetap kuat, independen, dan fokus memperjuangkan kepentingan pekerja,” tegas Andi Gani.
Andi Gani juga mengungkapkan bahwa KSPSI telah bergerak cepat melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah, termasuk audiensi dengan Menteri ESDM, SKK Migas, PGN, dan berbagai asosiasi industri terkait persoalan gas industri. Ia menyampaikan adanya sinyal positif bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret untuk menurunkan harga gas industri.
“Kita beri waktu kepada pemerintah untuk segera memberikan solusi. Namun apabila tidak ada jalan keluar, saya siap memimpin langsung aksi besar-besaran untuk memperjuangkan nasib buruh,” ujarnya.
Selain isu gas industri, Andi Gani juga menyampaikan agenda strategis organisasi, di antaranya rencana peresmian PUSDIKLAT KSPSI di Jatiluhur, Purwakarta pada Agustus 2026, pembangunan Rumah Sakit Buruh pertama di Bekasi, serta agenda Bakti Kesehatan Polri dan Peluncuran Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh pada 23 Juni 2026 di Jakarta Selatan.
Sementara itu, Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat Agus Koswara menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana menghimpun data dan fakta dari lapangan terkait dampak kebijakan energi terhadap industri.
“Kami ingin data dan fakta dari lapangan tersampaikan secara utuh. Dengan data yang valid, persoalan ini bisa kita bawa kepada pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Ketua Umum PP FSP KEP SPSI R. Abdullah menyoroti bahwa persoalan yang dihadapi saat ini tidak hanya terkait gas industri, tetapi juga kebijakan RKAB Tambang Nikel dan sejumlah regulasi lain yang berdampak pada keberlangsungan dunia usaha serta ketenagakerjaan.
Menurutnya, jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja hingga gelombang PHK di berbagai sektor industri.
Diskusi yang berlangsung hingga sore hari diwarnai berbagai penyampaian aspirasi dari serikat pekerja maupun perwakilan perusahaan. Banyak peserta mengungkapkan kondisi perusahaan yang semakin tertekan, termasuk meningkatnya biaya operasional akibat penggunaan energi alternatif.
Salah satu perwakilan serikat pekerja bahkan menyampaikan kondisi kritis di perusahaannya.
“Perusahaan kami sudah hampir empat bulan berada dalam kondisi sulit. Jika situasi ini terus berlanjut, lebih dari 300 pekerja terancam kehilangan pekerjaan,” ungkap salah satu peserta.
Rapat koordinasi dan serap aspirasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam merumuskan rekomendasi bersama kepada pemerintah agar segera mengambil kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri sekaligus melindungi pekerja dari ancaman PHK massal.
Her-spsibekasi.org
