Bekasi, 10 Februari 2025 – Sebuah agenda penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat digelar di Caffe Bunker Jababeka, Kabupaten Bekasi. Sosialisasi Program JKN-KIS yang melibatkan Anggota DPR-RI bersama BPJS Kesehatan ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta, yang terdiri dari relawan kesehatan dari berbagai elemen, termasuk unsur serikat pekerja dan masyarakat umum. Setidaknya 10 organisasi relawan turut serta dalam acara ini, termasuk Posko Relawan JKN-KIS SP KEP SPSI.
Dalam sambutannya, Dr. Roy Sihotang, seorang tokoh masyarakat sekaligus direktur rumah sakit dan aktivis serikat pekerja, menekankan bahwa selama 10 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan BPJS Kesehatan, sebuah capaian yang bahkan tidak dapat direalisasikan oleh negara maju seperti Amerika Serikat.
“Ke depan, tidak boleh ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Konsep BPJS Kesehatan mengandung nilai-nilai Pancasila, yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi semakin mudahnya akses pelayanan BPJS Kesehatan dan mengajak para relawan untuk terus aktif dalam membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Evaluasi dan temuan di lapangan dari para relawan sangat penting untuk terus meningkatkan sistem ini, terutama dalam mendorong rumah sakit agar semakin menyadari manfaat keberadaan BPJS Kesehatann.
H. Obon Tabroni, SE, Anggota DPR-RI Komisi IX, menyoroti pentingnya penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, yang telah diterapkan di sekitar 65 negara, sementara Indonesia yang sudah merdeka selama 78 tahun belum memiliki program serupa.
Ia mengaitkan hal ini dengan masih tingginya angka stunting di Jawa Barat, yang mencapai 10%, serta rendahnya rata-rata IQ masyarakat Indonesia dibandingkan negara lain, seperti Vietnam. Menurutnya, hal ini dapat berdampak pada daya saing bangsa di tingkat internasional.
Obon juga menggarisbawahi perlunya fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program ekonomi dan sosial, termasuk pemberian makanan sehat kepada anak-anak. Ia mencontohkan program di Sukabumi yang tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan anak-anak tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengumumkan adanya pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Indonesia pada 10 Februari 2025, dengan tujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini.
Selain itu, Obon menyoroti tantangan BPJS Kesehatan yang saat ini mengalami defisit sebesar Rp20 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa cakupan kepesertaan BPJS telah mencapai 250 juta jiwa dari total 284 juta penduduk Indonesia, menjadikannya salah satu yang tercepat di dunia dalam cakupan asuransi kesehatan.
Ia juga menyinggung pemotongan anggaran operasional di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, yang dapat berdampak pada efektivitas program-program sosial dan kesehatan.
Sudiyanti, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cikarang, menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2024 terjadi penonaktifan terhadap 189 ribu peserta JKN-KIS. Dari jumlah tersebut, 148 ribu peserta sebenarnya masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN karena telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPT KS).
Sementara itu, sekitar 50 ribu peserta lainnya memiliki data yang tidak valid menurut Dukcapil, misalnya karena sudah meninggal atau berpindah domisili. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Dukcapil untuk memperbarui dan mendaftarkan kembali data tersebut.
Untuk mengatasi permasalahan ini, proses reaktivasi telah dilakukan di awal tahun 2025, sehingga peserta yang berhak kini tetap aktif dalam program PBI APBN. Sudiyanti juga menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk BPJS Kesehatan.
“Dana iuran yang masuk dikelola oleh negara, bukan langsung oleh BPJS Kesehatan. BPJS hanya memperoleh biaya operasional sekitar 2-3% dari anggaran nasional, sementara selebihnya digunakan untuk pembayaran layanan kesehatan di rumah sakit,” jelasnya.
Pengelolaan anggaran ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Dalam sesi tanya jawab, peserta diberi kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai hal terkait program JKN-KIS dan kebijakan terbaru BPJS Kesehatan guna memastikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.
Menutup sesi sosialisasi, Sudiyanti menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai masukan dari para relawan kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan bagi peserta JKN-KIS.
Sebagai penutup agenda, Obon Tabroni menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak akan berhenti di sini, melainkan akan diadakan secara rutin setiap tahun. Ia juga berencana melibatkan Kementerian Kesehatan dalam diskusi-diskusi selanjutnya.
“Saya secara pribadi mengapresiasi kawan-kawan relawan yang telah berjuang dengan ikhlas membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, meskipun mereka sendiri juga memiliki kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Obon.
Ia menambahkan bahwa audiensi dengan lembaga terkait akan dilakukan untuk memastikan bahwa aspirasi para relawan dan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih baik.
Sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan, dilakukan penyerahan tanaman secara simbolis kepada beberapa relawan kesehatan oleh Obon Tabroni.
Her-spsibekasi.org
