Rapat Depeprov Jabar: 12 Daerah Belum Setor Rekomendasi UMK, Rapat Dilanjut Besok
Deadline Makin Dekat, Rapat Depeprov Jabar Bahas Rekomendasi Upah 2025
Bandung, spsibekasi.org —Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa Barat menggelar rapat di Ruang Papandayan Gedung Sate Bandung Jl. Diponegoro No. 22, Banudng, pada Senin, 16 Desember 2024. Agenda utama rapat kali ini adalah membahas rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2025 yang disampaikan oleh masing-masing wilayah.
Diketahui, Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota. Namun, hingga saat ini, baru 15 kabupaten/kota yang telah menyerahkan rekomendasi UMK. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, penetapan UMK dan UMSK dijadwalkan paling lambat pada 18 Desember 2024.
Di luar Gedung Sate, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Buruh Jawa Barat menggelar unjuk rasa. Aksi ini bertujuan mengawal proses pembahasan dan pengambilan keputusan terkait upah minimum yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.
Berdasarkan informasi dari Depeprov Jawa Barat unsur Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SP KEP) SPSI, Ira Laila Budiman rapat Depeprov hari ini hanya difokuskan pada proses verifikasi rekomendasi UMK yang telah masuk ke provinsi. Rapat akan dilanjutkan kembali pada Selasa, 17 Desember 2024, mulai pukul 10.00 WIB, dengan agenda melanjutkan verifikasi rekomendasi UMK dari kabupaten/kota yang belum rampung.
Poin penting rapat Depeprov hari ini:
- Rapat difokuskan pada verifikasi rekomendasi UMK yang telah masuk ke provinsi.
- Baru 15 dari 27 kabupaten/kota yang menyerahkan rekomendasi UMK ke provinsi.
- Rapat akan dilanjutkan pada Selasa, 17 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, dengan agenda lanjutan verifikasi rekomendasi UMK.
Pengambilan keputusan terkait UMK dan UMSK di Jawa Barat diperkirakan akan berlangsung dinamis, mengingat masih adanya sejumlah kabupaten/kota yang belum menyampaikan rekomendasinya. Massa buruh diprediksi akan terus mengawal proses ini hingga pengumuman resmi dari Gubernur Jawa Barat.
Her-spsibekasi.org
