Badai PHK Imbas Kenaikan Upah Minimum Adalah Isu Kampungan

Bekasi, spsibekasi.org – Pasca diterbitkannya Permenaker No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 menuai pro dan kontra. Bahkan banyak isu beredar akan terjadi gelombang PHK besar-besaran akibat naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Guntoro, SH menyatakan bahwa Badai PHK yang diisukan dan dikaitkan berbarengan dengan Penetapan UMP dan UMK merupakan isu kampungan yang selalu dihembuskan setiap Tahun menjelang Penetapan UMP dan UMK. PHK memang terjadi tidak hanya tahun ini tapi bisa setiap saat mengingat PHK itu banyak jenisnya seperti, Pensiun, Pensiun Dini, Mengundurkan diri, PHK karena Indisipliner, PHK karenaKesalahan Berat, itu semua adalah PHK. Kondisi saat ini PHK yang digembar-gemborkan bukan karena Upah Minimum melainkan karena metode kerja otomatisasi dan di beberapa perusahaan karena Order menurun dampak melemahnya ekonomi di Eropa, Amerika dan beberapa Negara lain imbas Perang Rusia Ukraina. Jadi sangat-sangat Kampungan apabila mengkaitkan PHK dengan naiknya Upah Minimum.

Tidak Benar bahwa PHK yang Terjadi Akibat Upah Minimum Tinggi, melainkan sebab Perubahan Metode Kerja sehingga ini menjadi Peran Penting Pemerintah Menciptakan Angkatan Kerja dengan Skil dan Kemampuan lebih bidang teknologi. Sementara Pengusaha harus memberikan Pelatihan bagi Pekerja yang saat ini masih bekerja untuk mengupgrade skillnya agar bisa beradaptasi dengan Teknologi baru, bukan melakukan PHK.

Seharusnya Pengusaha lebih peduli dengan kondisi kesejahteraan pekerja di Indonesia karena berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui PP 36/2021 upah tahun 2022 tidak naik dan kalaupun ada kenaikan dibeberapa wilayah yang menaikkan upah nilainya sangat kecil dan tidak berimbang dengan kelayakan hidup pekerja, diperparah dengan pandemi covid-19 dan naiknya harga kebutuhan pokok imbas dari naiknya harga BBM.

Hmw-MediaPcFspKepSpsiBks