Peran Serikat Pekerja Disorot, Mahasiswi UIN Lakukan Penelitian di PC FSP KEP SPSI Bekasi
Angka Pengangguran 8%, PC FSP KEP SPSI Bekasi Buka Data ke Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati
Bekasi, 10 Mei 2025 — Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Shania Ananda Putri, melakukan kunjungan kerja sekaligus penelitian akademik ke kantor Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses penyusunan skripsi dengan judul: “Implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Perspektif Siyasah Dusturiyah.”
Kegiatan penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang secara resmi mengajukan permohonan izin kepada pihak FSP KEP SPSI untuk memberikan akses dan informasi yang diperlukan.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut, pihak Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Bekasi diwakili oleh M. Yusuf, SH., MH., Guntoro, SH., dan Hermawan. Mereka menyambut baik inisiatif akademik tersebut dan memberikan sejumlah penjelasan penting terkait implementasi Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019.
M. Yusuf menyampaikan bahwa implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas tenaga kerja lokal yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.
“Fasilitas pelatihan bagi tenaga kerja lokal masih sangat terbatas. Peningkatan kompetensi menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan dari peraturan ini,” ujar M. Yusuf.
Sementara itu, Guntoro, SH., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Exco Partai Buruh Kabupaten Bekasi, menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Ia menyebutkan bahwa Partai Buruh secara konsisten mendorong agar regulasi yang berpihak pada pekerja lokal dapat diimplementasikan secara maksimal.
“Kita menghadapi keterbatasan sarana pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang jumlahnya masih sangat minim. Ini menjadi salah satu hambatan yang harus segera diatasi. Saat ini, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi mencapai sekitar 8% dari total populasi 3 juta jiwa, yang berarti tantangan masih cukup besar,” ungkap Guntoro.
Her-spsibekasi org
