Pokok-Pokok Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi ) – Uji Formil UU Cipta Kerja

1. TERBUKTI – Metode Omnibus yang digunakan dalam pembentukan UU CK tidak
   menggunakan metode pasti, baku, dan standart, sehingga menyebabkan UU CK tidak
   jelas apakah UU baru atau perubahan
2. TERBUKTI – Masalah legislasi (seperti: obesitas regulasi, tumpang tindih regulasi,
   disharmoni regulasi, dan lamanya proses bahas UU) tidak bisa menjadi alasan
   pembenar digunakannya metode omnibus sebagai JALAN PINTAS dalam UU CK
3. TERBUKTI – MK menemukan fakta terdapat sekurang-kurangnya 8 perubahan
   substansi (baik dalam bentuk penghilangan, perubahan, maupun penambahan pasal,
   ayat, dan angka) dari perbandingan UU CK hasil persetujuan bersama di DPR dengan UU
   CK yang diundangkan dan 2 pasal salah rujukan dalam UU CK yang diundangkan
4. TERBUKTI – proses pembuatan UU CK melanggar asas keterbukaan dan partisipasi
   publik yang haruslah dilakukan secarameaningfull ( harus memenuhi syarat didengar,
   dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan) bagi kelompok yang terdampak
   langusng atau yang concern langsung, dalam hal ini partisipasi Serikat Pekerja/ Serikat
   Buruh

Gekanas