Buruh Jawa Barat Geram, Tol Purbaleunyi Lumpuh Menuntut Kenaikan Upah yang Adil

Bandung, spsibekasi.org – 14 Desember 2023, ratusan buruh di Jawa Barat merasa kecewa dan geram terhadap keputusan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024. Meskipun telah melakukan aksi sebelumnya, tuntutan mereka tidak diindahkan oleh Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat.

Aksi sebelumnya, yang melibatkan rekomendasi dari Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, dan Kabupaten/Kota lainnya, tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh para buruh. PJ Gubernur tetap menetapkan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51, yang dianggap buruh sebagai kebijakan yang kontroversial dan dipaksakan.

Buruh mengekspresikan kekecewaan terhadap penurunan signifikan dalam rekomendasi dengan berunjuk rasa dan puncaknya dilakukan blokade pada jalan Tol Purbaleunyi KM116, seperti rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bekasi yang turun dari 13,99% menjadi 1,59%, dan rekomendasi dari Wali Kota Bekasi yang turun dari 14,02% menjadi 2,85%. Penurunan drastis ini dianggap sebagai langkah yang tidak adil dan merugikan para pekerja.

Dalam upaya menyoroti aspirasi mereka terkait Upah Diatas Upah Minimum (UDUM), Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) mengorganisir aksi besar. Sekitar 1000 buruh berkumpul dan bergerak dari berbagai kawasan menuju Gedung Sate Bandung pada Kamis (14/12/2023). Mereka membentuk konvoy untuk menyuarakan tuntutan mereka.

M. Yusuf yang biasa dipanggil Bung Kuncir selaku koordinator aksi dan turut dalam aksi tersebut, menyampaikan bahwa buruh merasa tidak memiliki opsi lain selain turun ke jalan. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak mendukung buruh, dan aksi ini merupakan langkah terakhir untuk memperjuangkan hak mereka.

Buruh sudah geram dan marah terhadap kebijakan pemerintah yang sangat tidak pro buruh. Aksi hari ini direncanakan selama dua hari. Jika tidak ada keputusan tentang perubahan kenaikan upah, maka buruh akan menginap di kantor Gubernur.

Sejak siang tadi hingga sore hari ini, massa aksi dari Bekasi masih berada di Tol Purbaleunyi. Mereka berharap bahwa aksi ini dapat menjadi titik tolak agar pemerintah memperhatikan serius tuntutan buruh terkait upah 2024.

Tujuan utama dari aksi ini adalah agar tuntutan buruh terkait upah 2024 dapat tercapai. Massa aksi berharap PJ Gubernur merubah Surat Keputusan (SK) sebelumnya agar sesuai dengan rekomendasi dari Bupati dan Walikota di Jawa Barat, menciptakan keadilan bagi para pekerja. Aksi ini menjadi sorotan masyarakat dan menjadi panggilan keras untuk mendengar suara buruh yang menuntut hak-haknya.

Hmw-spsibekasi.org