Diskusi Panel RAPIMNAS 2023 SP KEP SPSI Membahas “Just Transition” dan Dampaknya bagi Pekerja

Jakarta, spsibekasi.org – Hari kedua (13/9) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) 2023 Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP KEP SPSI) menghadirkan diskusi panel yang mengangkat tema “Just Transition” (Transisi yang berkeadilan) dan dampaknya bagi pekerja. Acara ini menjadi penting dalam konteks tantangan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, terutama dalam sektor energi dan pertambangan.

Diskusi panel ini menghadirkan dua nara sumber utama, yaitu Bapak Junaedi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Bapak Salamuddin Daeng, seorang peneliti ekonomi dan pertambangan.

Salah satu poin utama yang menjadi fokus dalam diskusi adalah perbandingan cadangan minyak antara Indonesia dan Venezuela. Venezuela dikenal memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-39. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dalam rangka mendukung upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti energi matahari, hidro, bioenergi, geothermal, angin, dan laut dengan total kapasitas mencapai 3.686 GW, tetapi kebijakan penurunan emisi memiliki dampak yang perlu diperhatikan terhadap pekerja.

Para panelis menyoroti pentingnya melibatkan serikat pekerja dalam proses perumusan kebijakan, terutama dalam konteks “Just Transition.” Bapak Salamuddin Daeng mengungkapkan keprihatinannya terhadap regulasi yang berantakan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang menyebabkan sumber daya alam habis tanpa menghasilkan devisa yang cukup untuk negara.

Dia juga mengusulkan agar serikat pekerja melakukan reset terhadap kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi berapa banyak pekerja yang terdampak. Selain itu, dampak UU Cipta Kerja yang mencakup UU Minerba juga menjadi sorotan dalam diskusi ini. Keluarga besar SP KEP SPSI dilaporkan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan hampir 5000 orang yang terancam PHK akibat kebijakan regulasi tersebut. beberapa persoalan juga diangkat ke permukaan oleh peserta RAPIMNAS agar pemerintah lebih memperhatikan nasib pekerja ketika mengeluarkan kebijakan khususnya terkait dengan perubahan iklim (Climate Change).

Diskusi panel ini menjadi penting untuk memahami dampak kebijakan transisi ekonomi terhadap pekerja dan mendorong keterlibatan serikat pekerja dalam proses kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif dan memastikan transisi yang lebih berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Hmw-spsibekasi.org