Jakarta, spsibekasi.org – Menindaklanjuti surat Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI dan PUK SP KEP SPSI PT Eka Gunatama Mandiri (Mulia Industry Group) perihal kuota dan kenaikan harga gas industri, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar audiensi lintas sektor pada Senin (12/1/2026). Audiensi yang berlangsung di Ruang Dialog Sosial, Gedung B Lantai 8 Kemenaker RI, Jakarta Selatan ini bertujuan sebagai langkah mitigasi kerawanan hubungan industrial serta pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).
Agenda tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, perwakilan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI beserta PUK SP KEP SPSI, serta perwakilan manajemen PT Eka Gunatama Mandiri. Dalam pemaparannya, Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, menegaskan bahwa keterbatasan suplai gas dan lonjakan harga yang hampir mencapai 300 persen telah memaksa perusahaan mengurangi bahkan menghentikan sementara sebagian proses produksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya hari kerja, jam kerja, hingga jumlah pekerja, serta mengancam keberlangsungan lapangan pekerjaan di sektor industri padat energi seperti keramik, kaca, dan kertas.
R. Abdullah juga menyoroti adanya dugaan ketimpangan kebijakan harga gas antar pelaku industri sejenis. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan kebijakan agar tidak menimbulkan diskriminasi, sekaligus meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan dunia usaha dan dunia kerja. “Ini bukan hanya tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral, hukum, dan kemanusiaan untuk mencegah gelombang pengangguran dan PHK,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris PP FSP KEP SPSI, Afif Johan, yang menyatakan bahwa tanpa solusi konkret dari pemerintah, risiko PHK massal sangat terbuka. Ia menilai krisis gas industri merupakan persoalan nasional yang perlu dibahas secara lebih mendalam hingga level pengambil kebijakan tertinggi, demi menjaga keberlangsungan industri eksisting dan iklim investasi di Indonesia.
Dari sisi manajemen, perwakilan PT Eka Gunatama Mandiri menjelaskan bahwa kondisi pasar global yang lesu, harga jual produk yang berada di bawah biaya produksi, serta tingginya harga gas membuat perusahaan kehilangan daya saing. Jika situasi ini terus berlanjut, perusahaan berpotensi melakukan pengurangan kapasitas produksi secara signifikan yang dapat berdampak pada ratusan pekerja.
Sementara itu, perwakilan PGN menyampaikan bahwa pihaknya berperan sebagai operator dan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) serta alokasi pasokan gas industri sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. PGN mencatat sekitar 2.700 perusahaan industri menjadi konsumennya dan saat ini terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan keterbatasan pasokan gas yang bersifat nasional.
Ketua PUK SP KEP SPSI PT Eka Gunatama Mandiri, Imbar, mengungkapkan bahwa akibat kekurangan pasokan gas, lebih dari 500 pekerja terpaksa dirumahkan. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan berpotensi berujung pada PHK apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker RI, Becky Haedar Ulum, menyatakan komitmen pemerintah untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Ia memastikan akan digelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor pada level yang lebih tinggi guna merumuskan solusi komprehensif. Dalam kesempatan tersebut, R. Abdullah juga secara resmi menyerahkan data perusahaan-perusahaan terdampak krisis gas industri kepada Kemenaker RI sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.
Audiensi ditutup dengan diskusi antara manajemen perusahaan, serikat pekerja, dan para pemangku kepentingan, dengan harapan tercapai solusi yang adil dan berkelanjutan demi menyelamatkan dunia usaha sekaligus melindungi kesejahteraan pekerja.
Her-spsibekasi.org
