Jakarta, spsibekasi.org – Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog terbuka dengan pimpinan konfederasi serikat buruh, tokoh lintas agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.30 hingga 21.30 WIB itu menjadi forum penting bagi kelompok buruh untuk menyuarakan agenda legislasi yang dinilai mendesak.
Dalam pertemuan ini, hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, serta Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban. Turut mendampingi pula Ketua DPR RI Puan Maharani bersama sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan langsung menugaskan DPR, melalui Ketua DPR RI, untuk membahas beberapa RUU yang disampaikan buruh.
Dalam forum tersebut, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan tiga paket undang-undang yang dianggap mendesak untuk segera dituntaskan oleh pemerintah dan DPR:
- Paket Pertama: RUU Ketenagakerjaan, Buruh menilai pembahasan RUU Ketenagakerjaan sudah terlalu lama tertunda akibat tarik-menarik kepentingan, khususnya terkait aturan kontrak kerja, outsourcing, dan perlindungan buruh. “RUU ini sudah bertahun-tahun tidak kunjung dibahas secara serius. DPR terlihat lamban, padahal nasib jutaan buruh bergantung pada regulasi ini,” tegasnya.
- Paket Kedua: RUU Perampasan Aset, Buruh menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen memberantas korupsi. Menurut Iqbal, aturan ini akan memungkinkan penerapan pembuktian terbalik, sehingga harta hasil korupsi bisa dirampas dan pelaku benar-benar jera. “RUU ini bukan hanya kepentingan buruh, tapi seluruh rakyat. Tanpa keberanian memberantas korupsi, kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan sulit berjalan adil,” katanya.
- Paket Ketiga: Redesain Sistem Pemilu Bersih, Buruh juga mendesak adanya rancangan undang-undang yang menjamin pemilu bebas dari praktik politik uang. Said Iqbal menyebut korupsi kerap bermula dari mahalnya biaya politik. “Pemilu bersih adalah pintu masuk lahirnya pejabat yang berintegritas. Tanpa itu, kita hanya akan melahirkan lagi pejabat yang hedonis, koruptif, dan jauh dari kepentingan rakyat,” ujarnya.
Selain tiga paket tersebut, serikat buruh juga menyampaikan sejumlah isu turunan, seperti penghapusan konsorsium outsourcing sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pembentukan Satgas PHK, penghapusan pajak atas pesangon, THR, serta Jaminan Hari Tua (JHT). Buruh juga mendorong peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, reformasi agraria, serta reformasi sistem perpajakan yang lebih adil.
Presiden Prabowo menyambut positif aspirasi tersebut dan berjanji untuk mendorong percepatan pembahasan RUU yang disuarakan buruh. “Presiden menegaskan RUU Perampasan Aset segera dibahas. Begitu juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, langsung ditugaskan kepada Ketua DPR untuk diproses bersama partai-partai politik,” ungkap Andi Gani.
Ketua DPR Puan Maharani yang turut hadir menegaskan pihaknya akan meneruskan agenda ini ke rapat-rapat DPR. “Komitmen itu sudah disampaikan langsung di depan Presiden,” tambahnya.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari lima jam tersebut dinilai cair, terbuka, dan memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan. Bagi buruh, dialog ini menjadi penting memastikan tiga paket undang-undang strategis benar-benar masuk prioritas legislasi nasional.
Sumber: Kompas TV
Editor: Her-spsibekasi.org
