BOGOR – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat memaparkan lima program utama perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta perkembangan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI di Hotel Gerbera, Bogor, Jawa Barat, 13-14 November 2026.
Pemaparan disampaikan oleh Sudarwoto, Wakil Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti 78 peserta yang terdiri dari unsur Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Unit Kerja (PUK), serta relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dari berbagai wilayah Indonesia.
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dalam forum nasional ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi jaminan sosial sekaligus memperkuat peran serikat pekerja dalam memastikan hak-hak pekerja atas perlindungan sosial dapat terpenuhi.
Dalam paparannya, Sudarwoto menjelaskan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP).
Ia menerangkan bahwa kelima program tersebut memiliki fungsi perlindungan yang berbeda, mulai dari memberikan kepastian tabungan hari tua, perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, santunan bagi ahli waris, bantuan ketika kehilangan pekerjaan, hingga jaminan penghasilan pada masa pensiun.
Terkait JHT, Sudarwoto menjelaskan bahwa manfaat yang diterima peserta berasal dari akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Ia juga menerangkan bahwa saldo JHT yang belum dicairkan tetap memperoleh hasil pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, peserta mempertanyakan apakah saldo JHT harus segera dicairkan setelah pekerja berhenti bekerja. Menanggapi hal tersebut, ia menjelaskan bahwa pencairan tidak harus dilakukan apabila peserta belum membutuhkan dana tersebut dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, program JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Manfaatnya mencakup pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan selama tidak mampu bekerja, santunan kecacatan, fasilitas home care bagi peserta yang memenuhi persyaratan, hingga beasiswa pendidikan bagi anak sesuai ketentuan program.
Adapun JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Dalam paparannya, Sudarwoto menyebutkan manfaat santunan sebesar Rp42 juta sesuai ketentuan program.
Pembahasan mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) turut mendapat perhatian peserta RAKORNAS, mengingat persoalan pemutusan hubungan kerja masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pekerja.
Sudarwoto menjelaskan bahwa JKP memberikan dukungan bagi pekerja yang mengalami PHK melalui manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Manfaat uang tunai dapat diberikan paling lama enam bulan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Peserta juga dapat memanfaatkan layanan informasi lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja serta mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar dapat kembali memasuki dunia kerja.
Ia berharap pengurus serikat pekerja dapat membantu menyosialisasikan program JKP kepada anggota, sehingga pekerja yang mengalami PHK mengetahui hak dan prosedur untuk memperoleh manfaat perlindungan tersebut.
Selain JKP, Sudarwoto juga menjelaskan program Jaminan Pensiun (JP), yang memberikan perlindungan penghasilan ketika peserta memasuki usia pensiun sesuai persyaratan.
Ia menguraikan perbedaan antara JHT dan JP. JHT menggunakan prinsip iuran pasti, sedangkan JP menggunakan prinsip manfaat pasti yang perhitungannya berdasarkan formula dan ketentuan program. Untuk memperoleh manfaat pensiun berkala, pada umumnya peserta harus memenuhi masa iur paling sedikit 15 tahun, dengan ketentuan tersendiri bagi kondisi tertentu, termasuk manfaat bagi ahli waris.
Selain lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, Sudarwoto secara khusus menyampaikan sosialisasi mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026.
Dalam paparannya, ia menyebutkan pemerintah menargetkan penyaluran BSU kepada sekitar 13,3 juta pekerja formal dengan nilai bantuan Rp900 ribu yang diberikan sekaligus.
Sejumlah persyaratan yang disampaikan meliputi status sebagai warga negara Indonesia, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan pada periode yang ditentukan, ketentuan penghasilan, serta persyaratan terkait penerimaan bantuan sosial lainnya.
Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya pengkinian data kepesertaan, khususnya nomor rekening bank. Pekerja diminta memastikan data yang tercatat telah sesuai agar proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik.
Sudarwoto mengimbau pekerja untuk berkoordinasi dengan bagian HRD perusahaan maupun melakukan pembaruan data melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berperan menyediakan data kepesertaan, sedangkan proses verifikasi dan penetapan penerima BSU merupakan kewenangan kementerian terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Sudarwoto juga menyampaikan informasi mengenai perpanjangan batas waktu pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 hingga 17 November 2026. Ia menjelaskan bahwa kriteria yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, memiliki upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta memenuhi persyaratan lainnya. Pekerja yang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menjadi prioritas penerima BSU.
Bagi pekerja yang memenuhi persyaratan, pengkinian data dapat dilakukan melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya terkait kelengkapan data rekening bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Sudarwoto menjelaskan bahwa batas akhir pengkinian data yang semula dijadwalkan pada 13 November 2026 telah diperpanjang hingga 17 November 2026. Selanjutnya, data kepesertaan yang telah diperbarui akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk diproses lebih lanjut dalam tahapan verifikasi dan penetapan calon penerima BSU.
Dalam sesi berikutnya, Sudarwoto turut menyampaikan informasi mengenai rencana perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan sektor informal di Jawa Barat.
Ia menyebutkan adanya rencana program pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada sekitar 5,4 juta pekerja rentan informal melalui pembiayaan APBD Jawa Barat. Kelompok pekerja yang menjadi perhatian antara lain pengemudi ojek, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya.
Ia mengajak peserta, khususnya yang berasal dari Jawa Barat, untuk turut menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di lingkungan masing-masing agar semakin banyak pekerja informal yang mengetahui peluang memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Sesi pemaparan dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan dan persoalan yang selama ini ditemukan di lapangan, mulai dari pengembangan saldo JHT, manfaat Jaminan Pensiun, ketentuan usia pensiun, hingga kepastian penerapan regulasi jaminan sosial.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Sudarwoto membuka ruang komunikasi dan menyampaikan pentingnya koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan organisasi serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai persoalan kepesertaan maupun pelayanan.
Menurutnya, keberadaan pengurus dan relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI memiliki peran penting dalam membantu menyebarluaskan informasi mengenai program jaminan sosial kepada pekerja.
Melalui pemahaman yang memadai, pengurus serikat pekerja diharapkan mampu membantu anggota mengenali hak, memahami prosedur, serta mengakses manfaat perlindungan yang tersedia.
Pemaparan BPJS Ketenagakerjaan dalam RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas organisasi dalam mengawal pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bagi serikat pekerja, jaminan sosial bukan sekadar persoalan administrasi kepesertaan, melainkan bagian dari perlindungan hak dan kepastian kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
Her-spsibekasi.org