BEKASI – Pascadiundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi bersama Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI se-Kabupaten dan Kota Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 21.30 WIB tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang merupakan perwakilan pengurus PUK dari berbagai perusahaan. Kandang Perjuangan, basecamp Serikat Pekerja PT NOK Indonesia di Desa Lambang Jaya, Tambun, Kabupaten Bekasi, menjadi tempat pelaksanaan kegiatan.
Wakil Ketua VI PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi, Hermawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini memiliki arti penting agar seluruh jajaran organisasi memahami proses panjang lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026.
Menurutnya, seluruh pengurus dan anggota perlu mengetahui bagaimana undang-undang tersebut diperjuangkan, pihak-pihak yang berperan dalam proses kelahirannya, serta memahami substansi aturan yang kini telah diundangkan.
Ia juga menekankan pentingnya mengawal implementasi undang-undang tersebut agar berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja dapat benar-benar dirasakan manfaatnya.
Dalam kesempatan tersebut, Guntoro, salah satu tokoh yang terlibat aktif dalam proses penyusunan dan advokasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan, memaparkan secara terperinci perjalanan panjang perjuangan lahirnya regulasi tersebut.
Sebagai bagian dari tim advokasi SP KEP SPSI di tingkat pusat, Guntoro menjelaskan bahwa perjuangan ini berawal dari berbagai persoalan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Putusan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam mendorong pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Perjuangan kemudian berlanjut melalui penyusunan draf, penyampaian gagasan kepada DPR RI, pembahasan bersama berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga mobilisasi perjuangan kaum buruh.
Guntoro juga menguraikan keterlibatan Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, yang dinilainya memiliki peran besar dalam memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.
Menurutnya, Andi Gani Nena Wea telah mencurahkan tenaga, pikiran, materi, serta mempertaruhkan reputasinya demi memperjuangkan regulasi yang lebih memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia. Salah satu momentum penting perjuangan tersebut adalah aksi besar kaum buruh pada 24 September 2026.
Ia menegaskan bahwa kontribusi dan perjuangan para tokoh organisasi dalam proses kelahiran undang-undang ini patut dihargai dan menjadi bagian dari sejarah perjuangan serikat pekerja.
Sementara itu, Ketua PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi, Moh. Yusuf, yang dikenal dengan sapaan Kuncir, menyampaikan bahwa keterlibatan Andi Gani Nena Wea bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia merupakan bukti nyata perjuangan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja di Indonesia.
Ia menilai lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting bagi kaum buruh karena terdapat sejumlah perubahan dan penyempurnaan ketentuan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja.
Moh. Yusuf juga mengajak seluruh jajaran organisasi untuk tidak melupakan proses panjang dan kontribusi berbagai pihak yang telah berjuang hingga undang-undang tersebut berhasil diundangkan.
Lebih lanjut, ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat diteruskan kepada seluruh anggota di masing-masing perusahaan. Dengan demikian, pemahaman mengenai substansi UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya berhenti di tingkat pengurus, tetapi juga dapat dipahami secara luas oleh seluruh anggota SP KEP SPSI.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif antara peserta dan jajaran pengurus PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi. Melalui diskusi tersebut, para peserta memperoleh gambaran lebih konkret mengenai proses perjuangan, substansi, serta pentingnya pengawalan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan konsolidasi organisasi, diawali dengan doa bersama serta diakhiri dengan diskusi dan penguatan komitmen perjuangan.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus mempersiapkan seluruh jajaran PUK dalam mengawal pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja Indonesia.
Her-spsibekasi.org