BEKASI — Sebanyak 500 perwakilan manajemen dan serikat pekerja menghadiri Sarasehan Supply Chain 2026 yang digelar pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Harris Convention Hall, Summarecon Bekasi. Mengusung tema “Strengthening Competitiveness to Productivity Up and Welfare Increasing Through Transformative Industrial Relation”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan di lingkungan Toyota Supply Chain.
Sarasehan tahunan ini bertujuan membangun forum komunikasi serikat pekerja yang inklusif, harmonis, dan berdaya guna, sekaligus mendorong kemajuan perusahaan serta peningkatan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika dan tantangan industri otomotif.
Ketua T-SCUF, Budi Darmanto, menegaskan bahwa industri manufaktur otomotif merupakan sektor strategis yang saat ini menghadapi transformasi besar seiring masuknya teknologi baru, termasuk perkembangan kendaraan listrik dan meningkatnya persaingan industri.
Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pengusaha dan pekerja agar perusahaan mampu mempertahankan daya saing sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja tetap menjadi perhatian.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga memperkenalkan TSCUF Institute sebagai pusat pelatihan dan kaderisasi pengurus serikat pekerja di lingkungan Toyota Supply Chain. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kesiapan pengurus serikat pekerja dalam menghadapi perubahan industri otomotif.
Wakil Presiden ATWU, Jonya Mizokami, menyampaikan bahwa pada Juli 2026, ATWU telah menyelenggarakan pertemuan internasional di Jakarta yang dihadiri sekitar 150 peserta dari Indonesia, Jepang, dan Thailand.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan yang konstruktif di antara para pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa di tengah berbagai tantangan industri, dialog antara pengusaha dan serikat pekerja harus menjadi prioritas untuk membangun hubungan industrial yang sehat dan mampu menghasilkan solusi bersama.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bus, mengangkat pentingnya membangun hubungan industrial transformatif sebagai fondasi peningkatan daya saing, produktivitas, kemajuan perusahaan, dan kesejahteraan pekerja.
Ia menegaskan bahwa hubungan industrial transformatif bukan berarti hubungan yang bebas dari kritik. Sebaliknya, hubungan industrial yang sehat adalah hubungan yang mampu mengubah kritik menjadi solusi dan kesepakatan produktif.
Pendekatan tersebut menempatkan dialog, keterbukaan, dan penyelesaian persoalan secara konstruktif sebagai elemen penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Dengan demikian, perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pekerja dapat dikelola menjadi peluang untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat keberlanjutan usaha.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bima Yudistira Adhinegara, S.E., S.C., memaparkan strategi menciptakan level playing field atau arena persaingan yang adil di sektor otomotif.
Ia menekankan bahwa tenaga kerja tidak semestinya dipandang sebagai masalah utama bagi pengusaha. Menurutnya, pembenahan tata kelola industri manufaktur dan kepastian hukum di Indonesia justru menjadi aspek penting untuk memperkuat daya saing industri.
Sejumlah isu strategis turut disoroti, antara lain risiko kebocoran belanja perpajakan sektor manufaktur yang disebut mencapai Rp147,9 triliun serta perlunya audit; ketidakadilan perlakuan pajak daerah terhadap kendaraan niaga di kawasan industri; potensi diskriminasi dalam kebijakan energi; serta evaluasi kontribusi kendaraan listrik terhadap hilirisasi industri nasional.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menilai emisi kendaraan berdasarkan seluruh siklus hidupnya, mulai dari sumber listrik, proses produksi baterai, hingga penggunaan kendaraan.
Dalam konteks transisi energi, Bima menegaskan bahwa perubahan menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan harus turut mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja. Transisi industri tidak cukup hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan pekerjaan dan perlindungan pekerja.
Berbagai pandangan yang disampaikan dalam Sarasehan Supply Chain 2026 memperlihatkan bahwa keberhasilan industri otomotif tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi dan efisiensi produksi, tetapi juga oleh kualitas hubungan industrial, kepastian hukum, serta kemampuan perusahaan dan pekerja beradaptasi terhadap perubahan.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog berkelanjutan bagi manajemen dan serikat pekerja di lingkungan Toyota Supply Chain untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan pekerja.
Kegiatan diakhiri dengan pembacaan konklusi sebagai rangkuman hasil pembahasan dan harapan bersama agar hubungan industrial transformatif dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, kemitraan yang konstruktif, serta komitmen terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Kontributor: Anggi Nugraha
Her-spsibekasi.org