BANDUNG — Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat menggelar rapat bersama perwakilan pimpinan cabang dari kabupaten dan kota di Jawa Barat, Selasa (29/9/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan organisasi, pengembangan sistem digital, pengelolaan keuangan, hingga persiapan aksi dalam rangka mengawal pembahasan regulasi ketenagakerjaan.
Rapat dipimpin Ketua PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat, Agus Koswara. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa SP KEP SPSI Jawa Barat memiliki 62.695 anggota yang tersebar di 18 kabupaten dan kota.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah rencana pembangunan ekosistem digital organisasi berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data anggota secara lebih terstruktur, akurat, dan terintegrasi sekaligus memudahkan pekerjaan pengurus di tingkat daerah, cabang, hingga unit kerja.
Melalui sistem tersebut, setiap tingkatan organisasi direncanakan memiliki akun dengan hak akses yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, pengelolaan informasi organisasi dapat dilakukan secara bertahap dan tetap berada dalam kendali perangkat organisasi yang berwenang.
Rancangan aplikasi yang dipaparkan mencakup sejumlah fitur, antara lain pendaftaran anggota dan kartu tanda anggota (KTA) digital, pusat dokumen atau e-office, portal berita, pengumuman, kalender kegiatan, serta forum diskusi.
Selain itu, sistem juga direncanakan memuat data perselisihan hubungan industrial, layanan advokasi, pusat informasi K3, materi pendidikan dan pelatihan, pengelolaan iuran secara digital, serta pelaporan organisasi.
Tim pengembang masih melakukan pemetaan kebutuhan pada setiap menu dan menyiapkan mekanisme pengisian serta pembaruan data bersama perangkat organisasi. Dalam rapat tersebut, pengembangan koperasi digital juga dibahas sebagai salah satu bagian dari rencana penguatan ekonomi organisasi dan pelayanan kepada anggota.
Selain transformasi digital, rapat membahas pengelolaan keuangan organisasi. Pengurus memaparkan kebutuhan operasional rutin serta pentingnya kontribusi dari pimpinan cabang untuk mendukung keberlangsungan kegiatan organisasi.
Peserta rapat menekankan pentingnya pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana penyediaan akses terhadap laporan keuangan secara daring juga dibahas agar informasi keuangan dapat dikelola dan dipantau sesuai kewenangan masing-masing pengurus.
Penguatan tata kelola keuangan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang semakin tertib serta mampu menjalankan program secara berkelanjutan.
Agenda lainnya adalah persiapan aksi buruh untuk mengawal pembahasan aturan ketenagakerjaan yang berdampak terhadap pekerja. Dalam rapat, peserta menekankan pentingnya penyampaian tujuan dan tuntutan aksi secara jelas kepada seluruh anggota.
Selain substansi perjuangan, aspek teknis juga menjadi perhatian, seperti jumlah peserta, titik kumpul, waktu keberangkatan, koordinasi antarcabang, serta pengaturan keikutsertaan anggota yang memiliki jadwal kerja berbeda.
Salah satu perwakilan pimpinan cabang turut menyampaikan pengalaman dari pelaksanaan aksi sebelumnya. Menurut keterangannya, target awal keberangkatan mencapai 500 sepeda motor, sedangkan sekitar 300 sepeda motor dapat diberangkatkan.
Ia menilai koordinasi perjalanan, khususnya dengan rombongan dari Bekasi, masih perlu diperbaiki agar mobilisasi pada aksi berikutnya dapat berlangsung lebih tertib dan terkoordinasi.
Penyampaian informasi mengenai isu dan tujuan aksi kepada anggota di tempat kerja juga dinilai penting. Dengan pemahaman yang memadai, anggota dapat mengetahui substansi perjuangan serta menentukan keikutsertaannya secara sukarela.
Rapat tersebut menjadi bagian dari konsolidasi PD FSP KEP SPSI Jawa Barat dalam memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, membangun tata kelola berbasis digital, serta mempersiapkan langkah bersama dalam mengawal kepentingan pekerja dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan.
Adapun rincian penerapan sistem digital, mekanisme pengelolaan data dan keuangan, serta teknis pelaksanaan aksi selanjutnya masih akan dimatangkan oleh pengurus dan perangkat organisasi terkait.
Sumber: Tapakburuhnews
Her-spsibekasi.org