SOLO – Kota Solo kembali menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) VIII Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PPMI SPSI) yang berlangsung pada 1 Agustus 2026. Forum tertinggi organisasi tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Wali Kota Surakarta, Ketua Umum FSP PPMI SPSI Arnold Sihite, serta ratusan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Munas VIII menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi perluasan lapangan kerja, kepastian hukum investasi, perlindungan pekerja, penguatan jaminan sosial, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pemagangan.
Ketua Umum FSP PPMI SPSI Arnold Sihite mengatakan, Solo dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki infrastruktur yang memadai sekaligus mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui meningkatnya aktivitas sektor perhotelan, UMKM, dan jasa.
Arnold juga menegaskan dukungan FSP PPMI SPSI terhadap program pemerintah, khususnya perluasan program pemagangan nasional. Selain itu, pihaknya mendorong percepatan penyelesaian regulasi ketenagakerjaan, penguatan perlindungan pekerja, evaluasi mekanisme penetapan upah minimum, serta penyempurnaan kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT). Seluruh rekomendasi hasil Munas akan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan nasional.
Wali Kota Surakarta Respati Ardianto mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kota Solo sebagai tuan rumah. Menurutnya, penyelenggaraan agenda nasional seperti Munas tidak hanya menggerakkan perekonomian daerah, tetapi juga memperkuat citra Solo sebagai kota yang ramah bagi berbagai kegiatan nasional. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan pekerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta memperkuat program ketenagakerjaan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bonus demografi.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terbuka terhadap seluruh aspirasi serikat pekerja. Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan Munas akan menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Ia juga memaparkan sejumlah program pemerintah, di antaranya penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), perluasan program pemagangan, peningkatan anggaran pelatihan vokasi, serta berbagai upaya memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia.
Munas VIII FSP PPMI SPSI berlangsung dengan lancar dan sukses. Panitia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kesejahteraan Buruh, Wali Kota Surakarta, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, jajaran kementerian dan lembaga, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, pimpinan konfederasi, seluruh peserta dari berbagai daerah, serta seluruh tamu undangan yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik.
Sumber: radarsolo.jawapos.com