Jakarta, 19 Agustus 2025 – Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) bersama berbagai elemen serikat pekerja menghadiri National Forum and Meeting Just Energy Transition Public Pathway yang digelar di Hotel VERTU Harmoni, Jakarta, pada Selasa (19/8) pukul 09.00-15.00 WIB.
Forum ini bertujuan membahas pendekatan jalur publik dalam mewujudkan transisi energi yang adil di sektor kelistrikan Indonesia. Acara dibuka oleh moderator Teguh Ronal dari Perkumpulan Prakarsa Indonesia Power (PPIP) dan diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri dari perwakilan Gekanas, PPIP, Serikat Pekerja Listrik Nasional (SPLN), serta konfederasi serikat pekerja dan buruh.
Dalam pernyataannya, Andy Wijaya, Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP-IP), menegaskan sikap serikat pekerja terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, jalur publik harus menjadi landasan utama dalam transisi energi. Ia menyoroti fakta bahwa produksi listrik PLN terus menurun dibandingkan dengan Independent Power Producer (IPP). “Posisi serikat pekerja jelas, transisi energi yang adil harus tetap menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan swasta,” tegas Andy.
Sementara itu, Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios), menyoroti peran penting Danantara, lembaga yang dibentuk pemerintah pada Juli 2025 untuk mengelola 18 proyek, termasuk sejumlah aset PLN yang dikelola swasta. Ia menekankan perlunya peran aktif serikat pekerja dalam mengawasi agar Danantara berjalan secara transparan.
Dari perspektif hukum lingkungan, Fredrick B. Manurung, peneliti Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), memaparkan peluang sekaligus tantangan dalam implementasi transisi energi di Indonesia. Menurutnya, selain aspek teknis dan ekonomi, keadilan iklim dan perlindungan hak pekerja juga harus menjadi prioritas dalam kebijakan energi.
Forum ini menghasilkan kesimpulan penting: transisi energi di Indonesia tidak hanya sekadar peralihan, tetapi berpotensi menjadi ekspansi energi. Oleh karena itu, jalur publik dan penguatan peran serikat pekerja menjadi kunci untuk memastikan transisi yang benar-benar adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kontributor: Anggi Nugraha
Editor: Her-spsibekasi.org