MENGENAL LEBIH JAUH MENGENAI PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK) Edisi Bulan K3 Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja (Perpres No.7 Tahun 2019). Pengertian PAK dalam Perpres No.7 Tahun 2019 tersebut sama seperti pengertian sebelumnya yang …

HERMANSYAH, SH. : Sudahkah ada Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Tempat Kerja Anda? Edisi Bulan K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara …

HERMANSYAH, SH. : Peran SP dalam Advokasi Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) Edisi Bulan K3 Dalam kesehariannya untuk menimbulkan citra perusahaan yang baik dan tidak bermasalah dengan persoalan K3, mengejar status zero accident banyak perusahaan yang menutup-nutupi …

Hermansyah, SH. : Mengenal Faktor-Faktor Bahaya dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Edisi Bulan K3 Bahaya didefinisikan sebagai setiap kegiatan, situasi atau zat yang dapat menyebabkan kerugian, baik fisik maupun mental. selain bahaya kita juga harus memahami istilah lain yaitu …

Hermansyah, SH. : Prinsip-Prinsip Mendasar dalam Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Edisi Bulan K3 Terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Secara garis besar prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja hal ini sejalan dengan …

Oleh: Sulistiyono,S.H (Sekretaris Bidang Organisasi PP FSP KEP SPSI) Apa itu Omnibus Law ? Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. …

Bandung, 11 Januari 2020 – Di tengah keterpurukan ekonomi global, lagi-lagi nasib buruh menjadi sasaran untuk di marjinalkan dengan alasan guna menarik investor sebesar-besarnya masuk ke indonesia pemerintah berencana menyajikan aturan yg bernama UU Cipta lapangan kerja. Judul yang dikemas …

Penulis : Sofyan (Presidium GEKANAS dari FSP Par Reformasi KSPI) Dalam Konstitusi Negara, khususnya Pasal 28D ayat (2) UUD’45 Hasil Amandemen dengan tegas dan jelas dinyatakan : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam …

Oleh Hermansyah, S.H (Wakil Direktur Diklat PP FSP KEP SPSI) Tidak banyak pekerja yang menyadari bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diusung Pemerintah dan digadang-gadang sebagai Jurus Pamungkas menarik Investasi ini justru muatannya akan mengurangi hak-hak pekerja, menghilangkan perlindungan …