UU PPHI Bukan Kehendak UU Ketenagakerjaan



 

SUARA BEKASI, Cikarang Pusat: Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, menegaskan agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi mengalokasikan dana keuntungannya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 tentang Keuntungan Bagi Hasil melalui program corporate social responsibility (CSR).

“Saya sudah sampaikan langsung ke mereka (pengusaha) kalau memang dipinta secara baik-baik tetapi enggak bisa juga, kita akan paksa mereka untuk segera buktikan kepeduliannya untuk berbagi dengan masyarakat melalui CSR,” ujar Bupati kepada wartawan, Kamis (14/5/2015).

Ia pun mempersilakan perusahaan untuk menentukan sendiri besaran anggaran dan titik lokasinya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, kata dia, hanya ingin memastikan apakah mereka benar-benar menepati janji atau tidak.

Menurut Bupati, setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi wajib setiap tahunnya mengalokasikan dana CSR, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 .

Keuntungan perusahaan wajib dibagikan untuk alokasi sosial di masyarakat sekitar maupun di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kalau hitungan secara kalkulator, kalau saja setiap perusahaan punya rasa kepedulian dan memegang teguh komitmen, saya yakin 1000 rumah baru bisa dibangun melalui program rutilahu. Belum lagi ditambah dari dana APBD Kabupaten Bekasi sebanyak 5000 rumah,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Forum CSR Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi, mengatakan bahwa sesuai catatan pihaknya, perusahaan yang sudah melaporkan dana CSR-nya masih sebatas hitungan jari dan hanya beberapa puluh perusahaan saja.

Menurutnya, di luar itu pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah pihak perusahaan langsung memberikannya kepada masyarakat atau tidak.

“Ya adalah mungkin kurang lebih hitungan puluhan perusahaan yang sudah berkomitmen menjalankan CSR-nya untuk masyarakat kita. Di luar itu kita tidak tahu,” ungkapnya. [DIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), [selanjutnya disebut UU 2/2004], menuai banyak kritik, bahkan tak sedikit yang meminta agar UU 2/2004 dicabut. 

Tanpa mengenyampingkan kritik terhadap UU 2/2004, Penulis dalam tulisan ini mengupas ketentuan Pasal 81 UU 2/2004, yang menyatakan : “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”. 

Sekilas tak ada yang keliru dengan ketentuan tersebut, tetapi mari kita dalami. Keberadaan UU 2/2004 yang secara khusus menjadi dasar pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagai salah satu Hukum Acara (formil) yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu (i) perselisihan hak; (ii) perselisihan kepentingan; (iii) perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan (iv) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, diantaranya adalah pengusaha. 

Pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap seorang pekerja/buruh atau lebih, hanya dapat dilakukan setelah pengusaha sebagai pihak yang berinisiatif mendapatkan penetapan (ijin) pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (incasu Pengadilan Hubungan Industrial). Adapun mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha, disebabkan karena alasan-alasan yang dimaksud Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 161 ayat (3), Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167 ayat (1), Pasal 168 ayat (3) dan Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13/2003]. 

Keberadaan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU 13/2003, yang mensyaratkan pemutusan hubungan kerja harus didahului dengan mengajukan permohonan (gugatan voluntair) ke Pengadilan Hubungan Industrial, adalah sesungguhnya untuk memberikan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum kepada pihak pekerja/buruh yang akan diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha, untuk tetap bekerja dan mendapatkan hak-haknya selama Pengadilan Hubungan Industrial belum memberikan penetapan (ijin) kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Bahkan, Pasal 155 ayat (3) UU 13/2003 mengatur perlindungan bagi hak-hak pekerja/buruh, apabila pengusaha hendak melarang pekerja/buruh untuk bekerja dengan melakukan tindakan skorsing. Sehingga, pengusaha tidak dapat serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan mengabaikan hak-hak pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya. 

Akan tetapi pada tataran praktek, pengusaha justru begitu sangat mudah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak (tanpa penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial), bahkan melarang pekerja/buruh untuk masuk ke lingkungan perusahaan untuk bekerja, dan tanpa tindakan skorsing yang dimaksudkan untuk menghindari kewajiban pembayaran hak-hak pekerja/buruh atas upah dan tunjangan lainnya. Tidak sedikit pihak pekerja/buruh yang terpaksa mengajukan gugatan contentiosa ke Pengadilan Hubungan Industrial, hanya untuk mempertahankan hubungan kerja dan mendapatkan hak-hak yang biasa ia terima. 

Perbedaan pengaturan Hukum Acara (formil) mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, melalui mekanisme permohonan (gugatan voluntair) pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang menempatkan pihak pengusaha yang berinisiatif melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Pemohon dan pihak pekerja/buruh sebagai Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU 13/2003. Dibandingkan dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 UU 2/2004, yang menempatkan para pihak tanpa membedakan pihak yang berinisiatif atau yang tidak berinisiatif untuk melakukan pemutusan hubungan kerja [Pasal 14 ayat (1) sub. Pasal 24 ayat (1) UU 2/2004], telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pekerja/buruh. 

Meskipun akibat hukum dari tidak adanya penetapan (ijin) pemutusan hubungan kerja dari Pengadilan Hubungan Industrial, menjadikan batal demi hukum (null and void) pemutusan hubungan kerja sepihak yang telah dilakukan pengusaha, dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam 170 UU 13/2003. Akan tetapi keadaan demikian menjadi sulit diwujudkan, karena Pembentuk Undang-Undang maupun Mahkamah Agung hingga sekarang tidak membuat mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) terhadap putusan yang berisi sebuah perbuatan untuk mempekerjakan kembali pihak pekerja/buruh yang telah diputuskan hubungan kerja secara sepihak. 

Pemeriksaan terhadap gugatan voluntair oleh beberapa lembaga peradilan, seperti Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi, tetap memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mempertahankan hak-haknya, yaitu dengan tetap memanggil Termohon, serta tetap pula menuangkan pertimbangan hukum dan vonis Hakim ke dalam sebuah Putusan, yang berbeda dengan penetapan (beshicking) Pejabat Tata Usaha Negara.

 

(Penulis : Muhammad Hafidz, Industrial Relation Partnership)






Comments


  1. No Comment

Leave a reply