Perkuat Posisi Tawar Pekerja, SPSI Bekasi Bekali Kader dengan Pemahaman Ketenagakerjaan Komprehensif

BEKASI — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten/Kota Bekasi kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serikat pekerja melalui penyelenggaraan Pendidikan Kaderisasi Serikat Pekerja Angkatan I Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni pada 23 dan 30 Mei 2026 di Aula DPC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 01, Komplek Pemda Bekasi, resmi ditutup pada Sabtu (30/5).

Sekitar 30 peserta dari berbagai Pimpinan Unit Kerja (PUK) dan sektor afiliasi SPSI Bekasi mengikuti rangkaian pendidikan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kader dalam memahami regulasi ketenagakerjaan, hubungan industrial, hingga pengembangan karakter kepemimpinan di lingkungan perusahaan.

Ketua Panitia Penyelenggara, Soleman, S.E., S.H., menjelaskan bahwa pendidikan kaderisasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan organisasi dalam mencetak kader-kader serikat pekerja yang cerdas, berwawasan luas, dan mampu menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin kompleks.

“Tujuan utama pendidikan ini adalah mencerdaskan teman-teman di tingkat perusahaan serta mempersiapkan kader-kader yang berkualitas. Saat ini perjuangan serikat pekerja tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan massa, tetapi juga harus didukung oleh pengetahuan, kemampuan komunikasi, serta pemahaman regulasi yang baik,” ujar Soleman kepada awak media.

Menurutnya, peningkatan kapasitas kader menjadi kebutuhan penting agar serikat pekerja memiliki posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak pekerja tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, kader diharapkan mampu menjadi mitra dialog yang konstruktif dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.

“Ketika ada perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun persoalan hubungan kerja lainnya, kader yang telah dibekali pendidikan ini diharapkan mampu berperan secara profesional, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan,” katanya.

Pada hari kedua pelaksanaan pendidikan, peserta mendapatkan sejumlah materi strategis yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan dunia ketenagakerjaan saat ini. Sesi pertama disampaikan oleh Zen Mutowali, S.H., CLA dengan materi Pengenalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang membahas fungsi, mekanisme, dan pentingnya PKB sebagai instrumen hubungan industrial di perusahaan.

Selanjutnya, peserta memperoleh pemaparan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Adnan mengenai Program Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja, termasuk perlindungan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Setelah istirahat siang, kegiatan dilanjutkan dengan materi Pengupahan yang disampaikan oleh Guntoro, S.H., yang mengulas berbagai aspek kebijakan pengupahan, hak normatif pekerja, serta perkembangan regulasi ketenagakerjaan terkini. Sementara sesi penutup diisi oleh Hadi Maryono, S.H. melalui materi Motivasi dan Etos Kerja, yang memberikan penguatan mental, semangat organisasi, serta pentingnya membangun budaya kerja yang produktif dan profesional.

Soleman menambahkan, pendidikan kaderisasi merupakan program rutin DPC KSPSI Kabupaten/Kota Bekasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam satu tahun, kegiatan serupa biasanya digelar antara empat hingga enam kali untuk menjangkau lebih banyak kader di tingkat perusahaan.

Ia berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam aktivitas organisasi maupun hubungan kerja sehari-hari. Dengan meningkatnya kualitas kader, berbagai persoalan ketenagakerjaan di tingkat perusahaan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog yang efektif.

“Harapan kami, teman-teman yang telah mengikuti pendidikan ini mampu mengurai berbagai persoalan di perusahaan secara lebih baik. Jika forum bipartit berjalan efektif, maka persoalan bisa diselesaikan di tingkat perusahaan tanpa harus berlanjut ke tahapan yang lebih jauh. Itu merupakan salah satu indikator terciptanya hubungan industrial yang harmonis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Soleman menekankan pentingnya peran lembaga kerja sama bipartit sebagai wadah komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Melalui forum tersebut, kedua belah pihak dapat membahas berbagai persoalan secara terbuka dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

“Ketika pekerja dan pengusaha mampu menyelesaikan persoalan melalui dialog bipartit, maka harmonisasi hubungan industrial akan semakin kuat. Itulah yang terus kami dorong melalui pendidikan kaderisasi ini,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, DPC KSPSI Kabupaten/Kota Bekasi berharap lahir kader-kader serikat pekerja yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban ketenagakerjaan, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan yang mampu mendukung terciptanya hubungan industrial yang produktif, dinamis, dan berkeadilan.

Her-spsibekasi.org