Home / NEWS / PENOLAKAN PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA DI LKS TRIPARTIT NASIONAL
Foto Surat Pernyataan LKS TRIPNAS Unsur SP/SB

PENOLAKAN PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA DI LKS TRIPARTIT NASIONAL

LKS Tripartit Nasional hari ini Kamis 14 Mei 2020 menghadiri undangan rapat badan pekerja LKS Tripartit Nasional No.: 04/UND-SEKRT/BP-TRIPNAS/V/2020 tertanggal 2020 dengan agenda pembahasan RUU Cipta Kerja (OmnibusLaw). LKS Tripartit dari Unsur Serikat Pekerja menyampaikan dengan Tegas Hal-hal sebagai berikut:
1. Menyatakan Menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja Khususnya Klaster Ketenagakerjaan
2. Meminta kepada Pemerintah untuk menarik kembali klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja
3. Meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan RI untuk tidak melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
4. Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk tidak segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan perlindungan Pekerja/Buruh yang masih bekerja bertaruh nyawa ditengah penyebaran Covid-19
5. meminta dengan hormat agar LKS Tripartit Nasional tidak membahas Omnibuslaw RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan sesuai dengan pernyataan presiden dan ketua DPR RI sampai dengan pandemic covid-19 selesai. Perlindungan terhadap Hak-hak Pekerja/Buruh mulai dari Upah, THR dan lain-lain.

Dalam pertimbangannya disampaikan bahwa Serikat Pekerja/serikat Buruh telah menyampaikan dan menyatakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Penyampaian penolakan telah disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI baik melalui Surat Resmi, Media maupun dengan Unjuk Rasa Damai dan diyakini bahwa pemerintah dan DPR RI mengetahi hal tersebut oleh karenanya Pemerintah agar tidak memaksakan kehendak untuk membahasnya.

disampaikan pula oleh LKS TRIPNAS unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh bahwa Presiden RI dan Ketua DPR RI sudah menyampaikan secara resmi melalui Media menyatakan Menunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan, oleh karenannya sangat disayangkan jika LKS Tripartit Nasional membahasnya dan akan mendapatkan stigma Negatif dari Masyarakat khususnya Pekerja/Buruh dan terkesan sebagai legitimasi dalam pengesahan RUU Cipta Kerja Khususnya Klaster Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap Pekerja/Buruh yang masih tetap bekerja bertaruh nyawa ditengah penyebaran Covid-19.

banyak hal yang lebih mendesak dan penting yang harus dilakukan oleh kementerian tenaga kerja RI dan LKS Tripartit Nasional antara lain tentang Hak-hak Pekerja/Buruh yang Di PHK, Hak Upah atas Pekerja/Buruh yang Dirumahkan, Perlindungan dalam hal Hak atas THR,

Anggota LKS Tripartit Nasional Unsur Serikat Pekerja walaupun tidak semua, jelas menunjukan keberpihakannya kepada Pekerja/buruh. Kita masih mengawal agenda-agenda dari semua sisi jangan sampai kecolongan.

Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh:
1. R. Abdulah Ketua Umum SPKEP SPSI
2. H. Nurdin S DPP KSPSI
3. Muhamad Sidarta FSP LEM SPSI
4. Sahat Butar Butar FSP KEP KSPI
5. Alimansyur A. A KSPSI
6. Carlos Rajagukguk KSBSI

. SPSI Bekasi

Berita Lainnya

KSPSI MENOLAK TEGAS RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Salam Perjuangan …   Seperti diketahui bersama bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja apabila disahkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *