Home / NEWS / FSP KEP SPSI BEKASI : Hentikan Pembahasan Omnibuslaw Cipta Kerja dan Fokus Pada Penanganan Covid-19

FSP KEP SPSI BEKASI : Hentikan Pembahasan Omnibuslaw Cipta Kerja dan Fokus Pada Penanganan Covid-19

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi melalui Surat tertanggal 31 Maret 2020 Perihal Penghentian Pembahasan Omnibuslaw Cipta Kerja dan Fokus pada Penanganan Covid-19 meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menarik kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat RI, memprioritaskan keselamatan masyarakat dalam penanganan Covid-19, membuat instruksi libur sementara bagi pekerja/buruh pabrik untuk mencegah dampak yang lebih luas Covid-19.

Selain kepada Presiden Republik Indonesia PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi juga melalui suratnya meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, fokus memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah cq. Presiden RI dalam penanganan Covid-19, dan lebih aspiratif dalam mendengar aspirasi masyarakat pekerja/buruh dalam penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Hal ini dilakukan karena dengan pertimbangan bahwa penyebaran Covid-19 (Corona Virus Diseases- 2019) di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dan perlu langkah-langkah fokus. Penegakan aturan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dengan Kondisi Kekarantinaan Kesehatan, jajaran Polri terkesan diskriminatif, hanya kepada masyarakat umum tetapi tidak menyentuh penyelenggaraan pekerjaan di sektor usaha dan industri, (Dalam Suratnya)

didalam suratnya juga PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menyebutkan bahwa Dalam situasi penanganan Covid-19 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat RI yang melaksanakan fungsi legislasi masih aktif membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang cacat formil karena dalam penyusunannya tidak memenuhi ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, terlebih Secara substansi, RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) karena menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh berupa upah minimum sektor, pesangon, kepastian hubungan kerja dll, serta Larangan melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum terkait penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah nyata membatasi aspirasi pekerja/buruh yang menjadi bagian hak asasi manusia yang dilindungi oleh UU.

Hal itulah yang kemudian menggerakan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi beserta seluruh anggotanya yang tersebar di 90 perusahaan-perusahaan di Kota dan Kabupaten Bekasi berkirim surat secara formal kepada Presiden RI dan DPR RI untuk Fokus pada Penanganan Covid-19 dan mencabut serata menghentikan Pembahasan Omnibuslaw Cipta Kerja secara keseluruhan.

Labih lengkap Suratnya sebagai berikut :

PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi

Perihal : Penghentian Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Dan Fokus Pada Penanganan Covid 19

Kepada Yth,
1. Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo,
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di
Tempat

Sehubungan dengan:
1. Perkembangan kasus penyebaran Covid-19 (Corona Virus Diseases- 2019) di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dan perlu langkah-langkah fokus, integral dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945;
2. Pekerja/buruh merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang rentan terhadap penularan Covid-19 yang sebagian besar terpaksa masih melaksanakan pekerjaannya dan tidak dapat memenuhi anjuran pemerintah untuk social dan physical distancing;
3. Dalam penegakan aturan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dengan Kondisi Kekarantinaan Kesehatan, jajaran Polri terkesan diskriminatif, hanya kepada masyarakat umum tetapi tidak menyentuh penyelenggaraan pekerjaan di sektor usaha dan industri;
4. Dalam situasi penanganan Covid-19 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat RI yang melaksanakan fungsi legislasi masih aktif membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang cacat formil karena dalam penyusunannya tidak memenuhi ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019;
5. Secara substansi, RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) karena menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh berupa upah minimum sektor, pesangon, kepastian hubungan kerja dll;
6. Larangan melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum terkait penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah nyata membatasi aspirasi pekerja/buruh yang menjadi bagian hak asasi manusia yang dilindungi oleh UU;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi beserta seluruh anggotanya yang tersebar di 90 perusahaan-perusahaan di Kota dan Kabupaten Bekasi bersama ini memohon kepada:

A. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, BAPAK IR. H. JOKO WIDODO

1. Agar menarik kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat RI;
2. Agar memprioritaskan keselamatan masyarakat dalam penanganan Covid-19;
3. Agar membuat instruksi libur sementara bagi pekerja/buruh pabrik untuk mencegah dampak yang lebih luas Covid-19.
B. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. Agar menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja;
2. Agar fokus memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah cq. Presiden RI dalam penanganan Covid-19;
3. Agar lebih aspiratif dalam mendengar aspirasi masyarakat pekerja/buruh dalam penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja;

Demikian surat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIMPINAN CABANG
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
KABUPATEN-KOTA BEKASI

ZEN MUTOWALI, SH, CLA
ABD. GHOFUR M, SH

. SPSI Bekasi

Berita Lainnya

GEKANASA TUNDA AKSI UNJUKRASA DI DPR RI DAN KEMENKO PEREKONOMIAN

Dalam Press Realeasenya hari ini Sabtu 25 April 2020 tentang Penangguhan Aksi Unjuk Rasa Pekerja/Buruh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *